Optimis dan Berhati-hati di tahun 2022

OPTIMIS untuk perekonomian kita tahun ini? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan wajib di awal tahun. Begitu juga saat diskusi Expert Meeting rangkaian Peringatan Dies Natalis ke-52 Media Indonesia (25/1/2022). Jika yang dimaksud dengan optimisme tumbuh lebih tinggi dari tahun lalu, tentu jawabannya adalah optimis. Namun, ada faktor global yang menjadi tantangan. Namun, banyak faktor domestik yang berpotensi mendorong pertumbuhan pada 2022.

Pemulihan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh kecepatan vaksinasi dunia karena kesenjangan yang lebar akan menghambat arus orang dan barang. Tahun ini, ekonomi global akan sedikit melemah karena masalah domestik yang dihadapi negara-negara besar, seperti krisis properti di China dan inflasi akibat kenaikan harga energi seperti di Amerika Serikat.

Proyeksi kenaikan suku bunga oleh The Fed juga menjadi perhatian karena akan menekan nilai tukar dan mempersempit yield spread. Namun, Indonesia tidak perlu terlalu khawatir karena dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia semakin berkurang.

Faktor domestik

Perekonomian nasional di era pandemi semakin ditentukan oleh faktor domestik. Konsumsi rumah tangga yang memiliki porsi cukup besar terhadap PDB (56%-57%) misalnya, akan tumbuh lebih tinggi. Pasalnya, kelas menengah dan atas yang menyumbang lebih dari 80% total konsumsi rumah tangga akan mengalami peningkatan belanja barang dan jasa yang signifikan. Kuncinya tentu saja jika tidak ada lonjakan kasus positif COVID-19, dan realisasi vaksinasi, baik tahap satu, dua, maupun booster, berjalan sesuai rencana. Untuk konsumsi pemerintah, meski mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, namun tetap menjadi sumber penting.

Investasi yang tumbuh positif di masa pandemi akan terus berlanjut, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Meski ada pekerjaan rumah untuk mendorong porsi investasi sekunder (industri pengolahan). Era keemasan bonus demografi tinggal delapan tahun lagi karena dipangkas oleh pandemi selama dua tahun sehingga penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah terhambat.

Ekspor yang tumbuh relatif tinggi tahun lalu tetap positif. Meski ada kekhawatiran harga komoditas dan permintaan dunia akan menurun tahun ini. Namun, impor akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan domestik, baik untuk rumah tangga maupun industri. Neraca perdagangan akan kembali menjadi isu penting setelah absen selama dua tahun.

Tren peningkatan permintaan ini akan menekan inflasi tahun ini. Bukan hanya hasilnya tarikan permintaan, inflasi juga akan didorong oleh cost push, akibat kemungkinan melemahnya nilai tukar rupiah dan rencana kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah (LPG, BBM, dll).

Menghadapi tantangan, kebijakan moneter tahun 2022 memang lebih berat dari tahun lalu, sehingga kebijakan yang sangat longgar dalam dua tahun terakhir tidak mudah untuk dipertahankan.

Namun, kehati-hatian diperlukan. Misalnya, tekanan inflasi, karena akan lebih didorong oleh permintaan dan pemulihan, tidak perlu ditanggapi terlalu reaktif.

Kebijakan fiskal tahun ini tidak lagi memiliki opsi ekspansif. Ada dua alasan. Pertama, masalah dasar yang perlu diperhatikan: Rasio Layanan Utang yang meningkat dari 15% (2008) menjadi 45% (2020) dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pajak kembali meningkat tajam, dari 10,3% (2012) menjadi 24,5% (2020), serta defisit pada keseimbangan primer.

Kedua, tahun anggaran ini menghadapi banyak tekanan. Penerimaan negara itu tidak seperti tahun lalu, saat harga komoditas dan minyak turun. Tuntutan peningkatan penerimaan pajak dituntut lebih adil. Menaikkan tarif dan memperluas objek PPN memang sangat menggiurkan untuk dilakukan karena mudah dan ada alasan tren global di era pandemi.

Namun, untuk Indonesia, memasak perlu diperhatikan. Selain itu, pembiayaan defisit menghadapi tantangan imbal hasil yang lebih tinggi karena perubahan The Fed.

Belanja program prioritas

Alih-alih ekspansif, kebijakan APBN seharusnya lebih fokus pada belanja untuk program-program prioritas yang dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian riil. Saat ini, seperti dikatakan IMF, pertumbuhan ekonomi inklusif lebih penting daripada pertumbuhan tinggi. Kelas bawah yang selama dua tahun terakhir sangat bergantung pada program bantuan sosial, harus diberi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Dengan kata lain, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 harus bergeser dari rescue ke recovery. Anggaran PEN selama dua tahun terakhir difokuskan untuk menyelamatkan rumah tangga dan dunia usaha, bergeser ke program yang mendorong pergerakan ekonomi sektor riil.

PEN yang semakin terbatas mendesak untuk menjadi captive market bagi produk dan UKM nasional. Sudah terlambat ketika tahun ketiga stimulus fiskal dimulai. Namun, program pemulihan terpadu harus dilakukan. Misalnya, paket sembako untuk 18,8 juta keluarga harus diisi dengan produk UKM lokal sehingga akan terjadi pergerakan ekonomi yang meluas. Selanjutnya dana PEN untuk UKM yang nilainya cukup besar akan diprioritaskan untuk UKM dengan paket sembako yang efisien dan berdaya saing.

Kebijakan ini akan berlanjut dan terintegrasi untuk mendorong sisi produksi yang lemah. Masalah rantai pasok global yang terganggu oleh pandemi harus ditangkap sebagai momentum untuk mendorong produksi dalam negeri dan rantai nilai dalam negeri. Keterkaitan ke belakang dan ke depan yang rendah pada industri manufaktur, akan terus meningkat dan berkelanjutan.

Tidak mudah merumuskan kebijakan yang terintegrasi saat ini. Namun, itu harus dimulai. Tren pertumbuhan investasi yang tinggi dan relokasi industri global yang semakin masif harus dimanfaatkan untuk mendukung revitalisasi industri nasional. Bukan hanya investasi besar. Mendorong penanaman modal dalam negeri skala menengah dengan kebijakan insentif yang komprehensif (fiskal, perdagangan, dll) juga sangat penting.

Begitu juga dengan tren transformasi digital yang sangat positif, juga memerlukan strategi agar digitalisasi segera bergeser dari yang saat ini masih terfokus pada sektor jasa (perdagangan, keuangan, dan transportasi) menjadi segera beralih ke produksi.

Terakhir, pilihan kebijakan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya mendorong perekonomian untuk pulih dengan pertumbuhan positif dan tinggi, tetapi juga harus mampu memperbaiki struktur ekonomi yang lebih adil dan kompetitif.

Related Post