Pembagian Bansos Perlu Disegerakan

Pembagian Bansos Perlu Disegerakan

NEGERI perlu segera menggenjot anggaran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang maka pertengahan Juni lalu belum mencapai 50%.

Direktur Penelitian CORE Indonesia, Piter Abdullah, mengutarakan hingga kini belum ada lonjakan berarti dari realisasi bansos. “Sampai saat ini realisasi anggaran bansos belum mencapai 50%. Perlu dipahami bahwa mereka (masyarakat) yang membutuhkan tidak bisa menunggu terlalu periode. Mereka tidak bisa menunggu maka akhir tahun, ” kritiknya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (14/8).

Dalam APBN 2020, pemerintah menggangarkan anggaran bansos atau pelestarian sosial mencapai Rp203, 9 triliun. Adapun hingga akhir Juni 2020, realisasinya baru mencapai Rp99, 4 triliun.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sudah mencari jalan dalam mempercepat penyaluran bansos. Percepatan dilakukan dengan cara melakukan transisi rumusan program dan menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini dan melaksanakan realokasi anggaran dalam waktu singkat.

Piter mengatakan pemerintah harus segera mengejar realisasi bansos menyentuh 100% sebelum akhir tahun 2020. Caranya dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang membuat penyaluran bansos ini belum terpenuhi.

“Hambatan-hambatannya disingkirkan, misalnya persoalan birokrasi dan data. Negeri pasti sangat tahu hambatan-hambatannya apa saja, ” imbuhnya.

Guna menyingkirkan hambatan-hambatan di pada, pemerintah harus menerapkan sense of crisis. Dengan menyadari bahwa kerabat Indonesia tengah berada dalam ancaman krisis, itu memerlukan keputusan dengan cepat.

“Yang menyesatkan utama ialah adanya sense of crisis. Menyadari bahwa kita dalam ancaman krisis dan memerlukan kesimpulan yang cepat dan harus bahadur ambil risiko, ” pungkasnya.

Bansos produktif

Saat tersebut daerah sedang giat mengumpulkan bukti pelaku usaha kecil yang akan memperoleh bansos produktif sebesar Rp2, 4 juta. Mereka ialah pelaku cara yang selama ini tidak meraup akses pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan.

Jawatan Koperasi dan UMKM Provinsi Uzur Belitung mengusulkan 21 ribu UMKM berperan menerima bantuan produktif dari pemerintah pusat itu.

“Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel Elfi yena mengatakan pihaknya telah meminta data UMKM per kabupaten/kota dan merekap data itu untuk disampaikan ke Kementerian Koperasi & UKM.

“Kami dengan mengirimkan data, tim dari kementerian yang mengakurasinya. Apakah bankable ataupun tidak, apakah mikro atau ultramikro, yang penting datanya sudah sesuai format yang terlampir. Sampai saat itu kami update terus, dari 10 ribu, 12 ribu, 20 seperseribu, sekarang sudah 21 ribu kami kirim datanya, ” ujarnya. terangnya.

Data itu bakal terus bertambah karena hingga saat ini data penerima bantuan belum memenuhi angka 12 juta pelaku usaha. Di sisi lain, pengukuhan UMKM juga dilakukan oleh pelaku bisnis di bidang telekomunikasi.

Telkomsel menghadirkan solusi digital 99%. Usahaku sebagai wadah inklusif dengan mampu mengakselerasikan adopsi teknologi dan ekonomi digital di sektor UMKM dengan menyeluruh dan berkelanjutan.

Direktur Sales Telkomsel, Ririn Widaryani, mengatakan pihaknya mengambil peran sebagai connectivity enabler. Telkomsel telah menggelar infrastruktur jaringan berteknologi terdepan yang berpunya menjangkau 95% wilayah populasi Indonesia, dengan juga siap menghadirkan koneksi
berkualitas untuk mendukung transformasi digital sektor bisnis, terutama UMKM dalam berbagi segmen.

“Program UMKM Movement juga diharapkan menjadi momentum bagi kami bersama para pelaku UMKM di seluruh Nusantara untuk berkolaborasi memperkuat implementasi teknologi digital guna meningkatkan daya berniaga sektor UMKM di Tanah Air agar sejajar dengan ragam buatan dari mancanegara, ” tandasnya. (RF/DY/E-1)

Related Post