Pembelajaran Tatap Muka dan Pandemi

Pembelajaran tatap muka (PTM) 100% telah dilaksanakan sejak Senin, 10 Januari 2022, mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021, No. 05/KB/2021, No. 1347 /2021, No. HK.01.08/Menkes/ 6678/2021, dan No. 443-5847 Tahun 2021. Harapan PTM memacu kinerja pembelajaran karena fakta online belum optimal dalam penyampaian materi sehingga transfer ilmu tidak dipahami oleh siswa.

Fakta juga menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik IPA mempengaruhi daya serap ilmu oleh siswa. Artinya, IPS dan eksakta harus berbeda agar untuk IPS pada materi tertentu bisa dilakukan pembelajaran online. Namun pada materi lain akan kurang dipahami sehingga model offline menjadi lebih presisi.

Realitas ini juga terjadi pada jenjang pembelajaran yang lain, misalnya pada pendidikan dasar tentunya memerlukan pembelajaran tatap muka atau tatap muka. tatap muka kontak yang mendukung transfer pengetahuan. Model pembelajaran online dalam beberapa kondisi bisa disebut kurang tepat. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada jenjang pendidikan menengah, tetapi juga pada pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, menarik untuk dicermati evaluasi PTM secara online, tidak hanya mengenai efektivitas transfer ilmu, tetapi juga kondisi saat ini di masa pandemi. Situasi tersebut diperparah dengan ancaman varian baru pandemi omicron yang datanya cenderung terus meningkat hingga minggu kedua Februari 2022. Realitas ini kemudian menjadi argumentasi untuk dilakukan evaluasi PTM offline yang telah dilakukan sejak 10 Januari lalu. , 2022.

Evaluasi

Kilas balik PTM, baik offline maupun online, tak lepas dari fakta pandemi yang mendunia. Hal ini sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) bahwa dunia dalam kondisi pandemi. Terkait hal tersebut, OECD dalam laporannya yang berjudul Coronavirus: The World at Risk meyakini pandemi merupakan ancaman serius dan situasi berisiko jika pandemi berlanjut. Hal ini didukung oleh laporan ADB yang berjudul Dampak Ekonomi dari Wabah Covid-19 di Asia Berkembang yang menekankan ancaman pandemi di semua sektor karena mata rantai bisnis ekonomi, termasuk tentu saja di sektor pendidikan. Oleh karena itu, wajar jika semua negara menerapkan berbagai kebijakan, antara lain misalnya: lockdown, bekerja dari rumah, jarak sosial, dan tinggal di rumah.

Tentu ada konsekuensinya dan karena itu sektor pendidikan juga terkena dampaknya. Ironisnya, ketika semua kebijakan tersebut dijalankan, ternyata muncul varian baru omicron dan aspek ancaman tentu saja terjadi. Maka wajar jika evaluasi PTM diterapkan secara nasional untuk mengurangi korban.

Flashback ke pandemi, ternyata Indonesia tidak bisa menghindarinya karena dua tahun pandemi telah berdampak pada semua aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dualisme yang terjadi adalah pemerintah harus menekan para korban, termasuk kebijakan menutup sekolah dan kampus, di sisi lain anak-anak harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran pendidikan. Fakta tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 yang salah satunya memuat pembelajaran dari rumah (BDR) atau pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 melalui pembelajaran jarak jauh di seluruh wilayah.

Selain itu, untuk memberikan pelayanan pendidikan dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan serta mencegah penyebaran yang masif, telah ditetapkan 4 Keputusan Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. beberapa kali diubah, yang berisi tentang pelaksanaan PTM yang meliputi rambu-rambu pelaksanaan PTM. selama pandemi.

Akibat PTM di masa pandemi, pemerintah mengeluarkan dana subsidi yang tidak sedikit. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tahun ajaran 2021 ganjil untuk periode Agustus 2021 maka nilai subsidi internet Rp. 2,3 triliun untuk 26,89 juta mahasiswa, guru dan dosen.

Rinciannya siswa PAUD sebanyak 1.529.949 orang (anggaran Rp 88,35 miliar), jenjang SD, SMP, dan SMA sebanyak 20.428.602 orang (Rp 1,69 triliun), guru PAUD, dan tenaga pendidik lainnya sebanyak 1.560 orang. 073 orang (Rp 154,44 miliar). Untuk mahasiswa dan dosen sebanyak 3.272.630 orang (Rp404,98 miliar). Jadi totalnya ada 26.891.244 orang. Lingkup pendidikan di Kemenag setara PAUD, Ibtidaiah, Sanawiah, dan Aliah, anggarannya Rp 470 miliar.

Besaran subsidi internet tahun ajaran baru 2022 memang tidak lagi diberikan pemerintah karena penerapan PTM offline sejak 10 Januari 2022. Namun, fakta penyebaran pandemi kembali meningkat setelah Nataru akhirnya memaksa pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk menghentikan PTM secara tatap muka atau offline. Artinya langkah antisipatif ini menjadi kenyataan, terutama untuk mengurangi penyebaran pandemi yang lebih luas setelah sebelumnya mereda.

Data sebaran pandemi per 4 Februari 2022, kasus baru sebanyak 32.211 dengan rata-rata 18.217 kasus dalam sepekan terakhir. Ini merupakan peringatan untuk melanjutkan PTM yang sudah berlaku sejak 10 Januari 2022. Oleh karena itu, wajar jika Presiden Jokowi menekankan urgensi evaluasi PTM karena kasus per 22 Januari – 4 Februari 2022 mencapai 166.446 kasus.

Selain itu, Presiden juga menyoroti lonjakan kasus di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam beberapa waktu terakhir yang menyumbang kasus tertinggi secara nasional. Bahkan berdampak juga pada daerah penyangga, seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi, sehingga disepakati diputuskan untuk membatalkan PTM dan menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh secara online.

Ironisnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belum mengambil keputusan karena aturan yang melekat pada 4 Permen tersebut dan menunggu keputusan pemerintah pusat.

Argumentasi yang mendasarinya adalah Permen 4 menjelaskan tata cara PTM dan aturan penghentiannya dialihkan ke model pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau online. Hal ini memang sangat dilematis, sementara ancaman pandemi kembali meningkat.

Kepercayaan diri

Jika dicermati, sebenarnya ada ambiguitas dalam kebijakan yang berlaku yang menyulitkan, meski di sisi lain ada juga penegasan seperti dalam keputusan yang dikeluarkan Kemendikbud bahwa di semua bidang PPKM tingkat 1 -3 Wajib melakukan PTM tatap muka. Bahkan, dalam 4 Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa untuk menghentikan 100% PTM, izin Dibutuhkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM wilayah Jawa-Bali. Artinya, PTM itu sendiri mengacu pada Keputusan 4 Menteri dan penetapan PPKM di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini berbeda dengan penetapan PSBB, dimana keputusan PTM diatur melalui kewenangan gubernur sehingga gubernur bebas membuat kebijakan.

Artinya, PTM sekarang mengacu pada pemerintah pusat, bukan daerah. Jadi, pusat harus proaktif melihat perkembangan yang ada terkait pandemi melalui varian baru omikron, terutama mengenai dampak sistemiknya, termasuk tentunya di bidang pendidikan terkait 100% PTM.

Penilaian 100% PTM tidak lepas dari ancaman pandemi dan data terkini memberikan gambaran nyata karena terkonfirmasi 4.480.423, sembuh 4.172.458, meninggal 144.497, dan sebaran kasus di Jakarta masih tertinggi mengacu pada data Sabtu (5/2) sebanyak 12.774 kasus. , Jawa Barat 8.053, Banten 4.992, Jawa Timur 2.154, Bali 2.038, dan Jawa Tengah 1.027 kasus, sedangkan di daerah lain rata-rata di bawah 300 kasus, meski tetap harus kita waspadai dan antisipasi penyebarannya.

Fakta ini memberikan gambaran konkrit bahwa penyebaran pandemi masih terjadi dan cenderung terus meningkat pasca-Nataru sehingga pelaksanaan PTM 100% sejak 10 Januari 2022 harus dievaluasi bersama, baik di pusat maupun di tingkat daerah. , khususnya mengacu pada Keputusan 4 Menteri yang ketentuan PPKMnya mengacu pada Kementerian Dalam Negeri.

Meski pendidikan dan pengajaran adalah hak bagi semua warga negara, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kepentingan keamanan, keselamatan? Dan kesehatan. Jadi, tidak ada salahnya jika PTM 100% penting untuk dievaluasi sebelum ancaman pandemi kembali muncul dan meresahkan masyarakat yang tentunya untuk melindungi dan menyelamatkan mahasiswa dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Related Post

Indeks KebahagiaanIndeks Kebahagiaan

Tak salah ketika Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2021 merilis hasil pendataan indeks kebahagiaan rakyat. Tidak jarang lembaga yang memiliki kewenangan melakukan survei dan kegiatan pendataan mengeluarkan berbagai