Penanganan Pandemi Indonesia Bikin Skor Demokrasi Turun

penanganan-pandemi-indonesia-bikin-skor-demokrasi-turun-1

LAPORAN The Economist Intelligence Unit (EIU) yang memperlihatkan penurunan terhadap indeks demokrasi di Indonesia pada 2020 tidak jatuh dari penanganan pemerintah terhadap pandemi covid-19. Berdasarkan laporan itu, nilai indeks demokrasi Indonesia turun 0, 18 menjadi 6, 30 dan menempatkan peringkat 64.

Menurut Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, Indonesia masuk dalam model negara hibrida dalam merespons pandemi. “Negara-negara yang hybrid memang punya potensi besar untuk lebih goyang demokrasinya. Itu sudah diprediksi selalu oleh Freedom House. Ada 80 negara yang setback (mengalami kemunduran), most of them adalah negara hybrid , untuk mengatakan semidemokrasi lah, ” jelas Firman masa dihubungi Media Indonesia, Sabtu (13/2).

Tiga model lain yang dikemukakannya yaitu negara pembantah ( denial ) pandemi seperti yang dilakukan negara2 Asia Tengah, negara demokratis sesuai Selandia Baru, negara-negara Skandinavia, Jerman, dan Amerika Serikat, serta negeri otoriter seperti Tiongkok dan Vietnam.

Meskipun pemerintah tak mengubah haluan menjadi otoriter, Fiman mencatat pandemi covid-19 dimanfaatkan buat membungkam pihak oposisi. Ini misalnya dialami oleh pentolan FPI Rizieq Shihab yang ditangkap dengan argumen penyebab kerumunan massa.

“Ada satu kasus atas tanda covid-19 diperlakukan satu treatment yang tak fair terhadap kalangan kritis. Itu berlaku ke HRS dengan alasan menggalang orang. Tapi itu kan enggak fair . Kalau begitu banyak kapolres atau kapolda yang harus dimutasi, ” ujarnya.

Dari lima luwes yang menentukan indeks demokrasi, skor budaya politik Indonesia mengalami kemerosotan yang cukup tajam, yakni 4, 38 dari yang sebelumnya 5, 63. Menurut Firman, penurunan tersebut terejawantahkan dengan elite politik yang masih tidak mau mendengar iktikad masyarakat, menjamurnya pendengung ( buzzer ), pemanfaatan isu-isu yang mudah digoreng di level masyarakat, serta budaya politik uang.

Mental demokrasi Indonesia, lanjut Firman, belum menunjukkan perbaikan dalam pemberantasan kultur koruptif. Ia menjelaskan regulasi yang ada semasa ini sejalan dengan praktik money politic di kalangan elite agar mampu berkontestasi di panggung politik. Ini terlihat dari penetapan ambang pemisah yang tinggi baik untuk kursi presiden maupun level bawahnya.

“(Ambang batas) itu kan mengharuskan partai berkoalisi dan sering dimanfaatkan partai-partai untuk menjual kursinya agar memenuhi syarat itu. Siap bukan hanya mentalnya, tapi juga ditopang dengan aturan, sehingga demokrasinya menjadi terbajak, ” tandas Firman. (OL-14)

Related Post

sela-1

JarakJarak

<p> TIDAK terasa pandemi covid 19 telah berlaku selama lebih dari satu tahun. Selama itu pula berbagai fasilitas publik penuh yang ditutup maupun dibatasi pemakaiannya untuk