Peta Jalan Maritim 2045

Sektor maritim diyakini akan menjadi area okupasi utama bagi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Keyakinan tersebut membuat pemerintah berusaha menyusun roadmap pembangunan berbasis maritim atau yang dikenal dengan Kebijakan Maritim Nasional (HMN) 2045. Penyusunan konsep HMN 2045 sendiri berada di bawah pengawasan langsung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kelautan. Investasi (Kemenko Marves).

Sebagai negara maritim, Indonesia harus adaptif, dan beranjak dari pemahaman pemanfaatan potensi maritim yang tidak hanya terfokus pada aspek pengelolaan sumber daya alamnya. Namun juga dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor jasa dan industri maritim, yang tertuang dalam rencana strategis pemanfaatan ruang laut berdimensi sebagai pusat ekonomi maritim bernilai tinggi.

Namun, kita tidak bisa bermimpi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tanpa strategi pembangunan jangka panjang di sektor maritim. Oleh karena itu, orientasi pembangunan yang berangkat dari identitas dan realitas geografis, dalam hal ini sektor kelautan, menjadi suatu keharusan yang harus tertuang sepenuhnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045.

HMN 2045 harus menjadi solusi untuk menjawab sejumlah tantangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, antara lain upaya pengembangan sarana transportasi melalui peningkatan industri galangan kapal dan konektivitas maritim antar pulau, terutama untuk wilayah penyumbang ekspor nonmigas terbesar. komoditas yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan ekspor. Nasional.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai US$163,2 juta. Dari angka tersebut, 92% di antaranya dimuat menggunakan moda transportasi laut. Dari Januari hingga Oktober 2021, moda transportasi laut masih menguasai sebagian besar kegiatan ekspor nasional yang secara kumulatif mencapai US$186,32 miliar, meningkat 41,80% dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

Peta jalan berbasis inovasi

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan industri maritim mutlak diperlukan. Karena meskipun neraca ekspor Indonesia cenderung meningkat, namun kita tidak boleh lupa bahwa komoditas ekspor masih didominasi oleh bahan baku. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia juga harus diarahkan pada upaya inovasi teknologi maritim dengan menggandeng berbagai pihak dalam negeri, baik perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

Investasi di bidang ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjawab sejumlah masalah dan ketidakpastian di masa depan. Pengembangan dan pemanfaatan data besar dan kecerdasan buatan (AI) tentunya sangat diperlukan dalam mengolah dan mengumpulkan data di bidang kelautan. Berbagai inovasi dan modernisasi teknologi terkait dunia maritim memang bersifat lintas sektoral.

BMKG, misalnya, telah melakukan upaya modernisasi fasilitas pengamatan laut, antara lain HF Radar, Marine Automatic Weather Station (MAWS) dan marine trajectory information system (INA-DRIFT). Banyaknya lembaga dan kementerian yang terkait dengan sektor maritim memerlukan transformasi dan tata kelola kelembagaan agar Indonesia memiliki database dan fasilitas yang terintegrasi.

Untuk alasan yang rasional, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk keberlangsungan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi maritim. Karena kebutuhan teknologi maritim baik untuk kepentingan industri, transportasi, penelitian maupun keamanan dan pertahanan sangat besar.

Menurut saya, ini salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam proyeksi pembangunan ekonomi maritim kita ke depan, terutama menghadapi era agro-maritim 4.0. Tanpa adanya teknologi maritim yang memadai, Indonesia akan kesulitan memetakan kekayaan sumber daya laut berdasarkan data yang terintegrasi. Indonesia juga akan terus menghadapi masalah pelanggaran perbatasan, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal dan hal-hal besar lainnya mengenai bidang keamanan maritim yang seharusnya menjadi salah satu isi penting dalam HMN.

Keberadaan teknologi maritim merupakan syarat mutlak bagi Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya maritimnya secara mandiri serta untuk meningkatkan daya saing. Teknologi maritim yang dimaksud tentunya harus relevan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis agar pemanfaatan potensi perairan kita dilakukan secara optimal dan bijaksana.

Penguatan literasi maritim

HMN 2045 sebagai roadmap harus memuat kerangka konseptual tentang keberlanjutan pembangunan ekonomi maritim (maritim ekonomi berkelanjutan) yang didukung oleh literasi maritim yang kuat, dan menjangkau kurikulum pendidikan di berbagai tingkatan. Hal ini diperlukan agar generasi muda atau generasi penerus bangsa dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang dunia maritim.

Harapannya, tumbuh minat dan kesadaran generasi muda akan pentingnya memperhatikan dunia maritim sebagai ladang luas yang menjanjikan masa depan Indonesia. Karena bagaimanapun juga, generasi penerus bangsa yang saat ini masih bersekolah akan menjadi generasi produktif yang akan meneruskan cita-cita besar pemerintah di bidang kelautan.

Sebagai rencana besar jangka panjang, tentunya kita berharap pemerintah mampu mengembangkan HMN 2045 secara komprehensif, sehingga dapat dijadikan pedoman (pedoman) untuk pelaksanaan berbagai program sektor kelautan. Salah satunya dengan mengoptimalkan kontribusi sektor maritim terhadap PDB yang ditargetkan mencapai 12,5% pada 2045.

HMN 2045 tidak boleh redup hanya karena pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, HMN 2045 yang saat ini sedang disusun pemerintah harus memuat strategi perencanaan dan proyeksi pembangunan maritim ke depan. Hal ini diperlukan agar kedepannya rancangan HMN 2045 tidak banyak mengalami perubahan karena didukung dengan analisa yang sesuai dengan tuntutan zaman. Semoga HMN 2045 menjadi peta jalan yang mengantarkan Indonesia menjadi pusat peradaban maritim dunia pada 2045.

Related Post