Podium

PREMI Kejaksaan (Komjak) menilai diskusi surat dakwaan 13 tersangka manajer investasi (MI) dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (persero) terletak pada cara tatapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU). Kepala Komjak, Barita LH Simanjuntak menjelaskan kedua belah pihak memaknai penerapan Pasal 141 huruf c KUHAP tentang penggabungan surat dakwaan dengan berbeda.

" JPU memperhitungkan penerapan Pasal 141 tulisan c KUHAP akan memudahkan proses pemeriksaan, namun mahkamah hakim berpandangan hal tersebut akan mempersulit hakim nantinya, " kata Barita pada Media Indonesia, Rabu (18/8).

Oleh karena itu, dia menegaskan sidang pembacaan vonis sela oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan membatalkan dakwaan 13 PERUSAK demi hukum tidak terpaut dengan cacatnya surat dakwaan susunan JPU. Sebab, bahan pokok perkara untuk 13 terdakwa MI secara teknis belum diperiksa.

Barita menguraikan ada dua sikap yang bisa diambil oleh JPU terkait putusan sela cantik hakim tersebut. Pertama, lanjutnya, JPU bisa melakukan persabungan sebagaimana yang diatur di Pasal 156 Ayat (3) KUHAP.

" Dalam situasi penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka dia dapat mengajukan perlawanan pada pengadilan tinggi melalui meja hijau negeri yang bersangkutan, " jelas Barita seraya mengambil beleid itu.

Kedua, JPU bisa menerima putusan jarak majelis hakim dengan memperbaki surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan. Barita mengatakan penggabungan dakwaanke pada satu surat oleh JPU mengejawantahkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, khususnya dalam penjagaan saksi.

" Mengingat putusan sela tersebut belum menyelap substansi pokok perkara, oleh karena itu putusan tersebut tidak berpengaruh pada substansi pembuktian sari perkara, " tandasnya.

Diketahui, seluruh terdakwa korporasi itu adalah PT Dhanawibawa Manajeman Investasi (saat ini menjadi PT Pan Arcadia Capital), PT MNC Asset Management (sebelumnya bernama PT Bhakti Asset Management), PT Maybank GMT Asset Management, PT Jasa Capital Asset Management (sebelumnya bernama PT Prime Capital), PT Pool Advista Aset Manajemen (sebelumnya bernama PT Kharisma Asset Management), dan PT Treasure Fund Investama.

Berikutnya PT Oso Management Investasi, PT Pinnacle Persada Investama, PT Millenium Capital Management (sebelumnya bernama PT Millenium Danatama Indonesia), PT Prospera Asset Management, PT Gap Capital, PT Corfina Capital, dan PT Sinarmas Asset Management. Selain 13 terdakwa korporasi, megakorpusi yang merugikan negara Rp16, 708 triliun itu serupa menyeret delapan orang sebagai terdakwa, enam di antaranya divonis pidana penjara seumur hidup di pengadilan level pertama. (OL-8)

 

Related Post