Prabowo Tegur Fadli Zon Soal Tweet, Untuk Presiden Jokowi atau PDI-P?

Lelucon Fadli Zon, akhirnya muncrat. Sikap Fadli Zon terhadap Presiden Joko Widodo menuai teguran dari partai yang menaungi dirinya. Dan tak tanggung-tanggung, teguran langsung datang dari Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Kasus Fadli bermula ketika anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra membalas cuitan Presiden Jokowi soal peresmian Sirkuit Mandalika. Ya, seperti biasa tingkah Fadli, cuitan usilnya justru menyindir Presiden Jokowi yang belum mengulas bencana banjir di Sintang, Kalimantan Barat.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR disinggung pertanyaan Jokowi kapan akan berkunjung ke Sintang yang tiga pekan terakhir dilanda banjir. “Luar biasa pak. Selamat atas peresmian Sirkuit Mandalika. Kapan ke Sintang, banjirnya belum surut selama tiga minggu,” tweet Fadli melalui akun Twitter @FadliZon, Sabtu (13/11).

Tweet ini pun mengundang reaksi keras dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan selama ini Fadli biasanya hanya mengkritisi pemerintah, tapi dia sendiri tidak menghasilkan karya atau berkontribusi untuk bangsa Indonesia.

Hasto bahkan mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Fadli yang selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi. Padahal, Partai Gerindra merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Harus dihormati, sebagai sesama parpol di pemerintahan, Partai Gerindra harus mengambil sikap atas sikap Pak Fadli Zon,” kata Hasto.

Isu twit Fadli Zon bermula dari isu soliditas koalisi. Karena itu, Gerindra mau tidak mau harus bereaksi terhadap pernyataan PDIP. “Dia (Fadli Zon) sudah diberi peringatan. Ya (teguran), Pak Prabowo lewat Sekjen (Sekjen Gerindra Ahmad Muzani),” kata Juru Bicara Partai Gerindra Habiburrokhman.

Bahkan Gerindra meminta maaf jika pernyataan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan, Gerindra terang-terangan menyebut cuitan Fadli sebagai pernyataan pribadi dan tidak mewakili posisi partai atau fraksi.

Dan memang benar, Fadli seolah ‘menghilang’ setelah mendapat teguran. Tweet terakhir Fadli Zon terpantau hanya hingga 13 November 2021. Dan hingga Kamis 18 November 2021 tidak ada aktivitas di akunnya.

Lima hari, Fadli Zon menghilang dari media sosial. Fadli Zon yang kerap mengeluarkan pendapat bahkan mengkritisi lewat media sosial, seolah ditelantarkan bumi.

Sebenarnya, ini bukan kali pertama Fadli gencar mengkritik Jokowi. Tak terhitung berapa banyak kritikan bernuansa sarkasme kepada Jokowi. Mulai dari ucapan Presiden suka membaca Doraemon, Nawacita adalah Nawaduka, Sri Mulyani pembuat utang, puisi memiliki genderuwo di istana, dan sajak sepatu kotor Jokowi. Belum lagi saat Fadli Zon berduet dengan mantan Wakil Ketua DPR dari PKS Fahri Hamzah.

Namun, ada juga pihak yang menyayangkan sikap “represif” Prabowo terhadap Fadli. Ada yang berpendapat bahwa kritik Fadli sangat wajar mengingat posisinya sebagai wakil rakyat. Tugas utamanya adalah mengawal jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Fungsi pengawasan dijamin oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat. Artinya, meskipun partai politik memiliki aturan dan kode etik tertentu, aturan internal partai politik setinggi apapun tidak boleh menghalangi seseorang untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyat.

Gerindra harus memahami bahwa kritik Fadli Zon adalah bagian dari tugasnya menjalankan amanah rakyat. Yang salah adalah ketika menteri dari Gerindra seperti Prabowo Subianto atau Sandiaga Uno membuat kritik terbuka. Kalau Fadli, itu karena anggota DPR melakukan tugasnya untuk mengkritik.

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Gerindra telah melanggar ketentuan konstitusi dengan berusaha membungkam Fadli. “Karena gaji dan kehormatan yang melekat pada Fadli didapat dari rakyat, bukan dari partai politik,” kata Fahri.

Ya memang kalau dipikir-pikir, pernyataan Fahri juga benar. Buktinya, Presiden Jokowi sendiri tidak mempersoalkan karakter Fadli Zon yang kerap mengkritisinya. Padahal, tahun lalu, Fadli dan Fahri mendapat penghargaan berupa Bintang Mahaputera Nararya dari presiden.

Saat itu banyak yang mempertanyakan keabsahan bintang jasa tersebut, salah satunya karena duet Fadli-Fahri yang kerap mengkritisi pemerintah. Namun, Presiden Jokowi tegas mengatakan bahwa kritik yang dilontarkan Fadli adalah bagian dari demokrasi. “Inilah yang disebut negara demokrasi,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Jika Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan sikap Fadli, maka Prabowo dan Gerindra tidak perlu membungkam Fadli. Apakah karena koalisi terus merasa buruk tentang dirinya sendiri? Tapi Pak Jokowi, itu tidak masalah. Jadi siapa yang tidak menyukainya? Ke Jokowi atau ke PDI-P? Kalau Fahri bilang, Fadli Zon benar, Gerindra salah.

Related Post