Reorganisasi Pengelolaan Sumber Daya Batubara

Kebijakan penundaan ekspor batu bara harus tetap dipertahankan di tengah polemik yang muncul. Salah satu kritik atas kebijakan ini datang dari Jepang yang meminta agar ekspor batu bara dari Indonesia tetap dilanjutkan. Faktanya, Jepang adalah salah satu penghasil emisi terbesar di dunia, menyumbang setidaknya 4% dari total emisi dunia selama periode 1995-2020, yang harus berkomitmen untuk meninggalkan ketergantungan pada batu bara.

Jepang sendiri, tidak menyebutkan komitmennya untuk menghilangkan ketergantungan pada batu bara pada COP-26 di Glasgow November lalu meski mendapat tekanan kuat dari berbagai negara. Langkah Jepang ini bisa dimengerti. Hal ini karena ketahanan energi Jepang sangat bergantung pada impor sumber energi fosil, sehingga secara logika tidak mungkin Jepang mengorbankan ketahanan energi dalam negeri untuk memenuhi komitmennya pada KTT perubahan iklim.

Untuk itu, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mundur dari melindungi kebutuhan rakyat dan mengutamakan permintaan global. Apalagi, Indonesia kini resmi menjabat sebagai presiden G-20. Peluang bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada tata kelola energi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Ada juga komitmen global untuk dekarbonisasi melalui pengelolaan sumber daya batubara domestik yang lebih baik, yang diberkati dengan 144 miliar ton sumber daya batubara dengan cadangan yang cukup untuk 65 tahun ke depan.

Penundaan ekspor batu bara tidak hanya untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menata kembali pengelolaan sumber daya batu bara secara lebih bijak, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui kegiatan hilirisasi yang berbasis sumber daya batu bara. Nilai ditambahkan, dan penciptaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Bukan hanya eksploitasi bahan baku batubara, dan mengekspornya tanpa manfaat tambahan.

sosial ekonomi

Memang, kekayaan alam yang terkandung di dalam negeri seharusnya tidak hanya untuk urusan menjaga keamanan devisa negara. Namun, harus lebih dari itu, yakni mengatasi masalah sosial ekonomi di tanah air. Seperti masalah kemiskinan ekstrim, yang hingga saat ini sekitar 10 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi sangat miskin (pengeluaran <1,9 US$ PPP/hari), dan kesempatan kerja yang terbatas dan berkualitas rendah. Padahal amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jelas bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ir. Sujatmiko, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Sigmaphi (18/11), saat ini eksploitasi batubara yang diekspor langsung masih mendominasi, terhitung lebih dari 70% dari total produksi pada tahun 2020, dan produksi batubara dalam negeri yang digunakan untuk hilirisasi kurang dari 1% dari total produksi batubara pada tahun tersebut.

Batubara hilir, yaitu batubara dapat diubah menjadi batubara dimetil eter (DME) dapat membantu memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Juga mengurangi beban keuangan negara atas impor elpiji yang mencapai 70%. Selain itu, penggunaan bahan baku batubara untuk industri petrokimia harus terus diupayakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi impor bahan baku industri petrokimia.

Pasalnya, sebagian besar bahan baku industri petrokimia di Indonesia masih menggunakan nafta (minyak mentah olahan) dan gas alam.

Untuk memenuhi kebutuhan nafta, industri petrokimia masih mengimpor 80%-100%. Bahan baku batu bara digunakan agar industri tidak lagi bergantung pada impor. Indonesia tidak akan pernah menjadi negara industri jika bahan bakunya masih diimpor. Keterbatasan aspek teknologi dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyulitkan perusahaan batubara untuk melakukan hilirisasi.

Peta jalan

Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki peta jalan pengembangan dan pemanfaatan batubara. Namun demikian, untuk mempercepat proses hilirisasi batubara dalam negeri, perlu dilakukan percepatan realisasi pemberian insentif fiskal untuk berbagai proyek hilirisasi batubara, berdasarkan tingkat Nilai ditambahkan dan penciptaan lapangan kerja dibuat. Semakin tinggi levelnya Nilai ditambahkan, dan penciptaan lapangan kerja, semakin besar insentif fiskal yang diberikan.

Ke depan, pemerintah juga harus memperluas pasar ekspor produk hilirisasi batubara, misalnya melalui berbagai kegiatan diplomasi dan promosi perdagangan. Perlu diingat, kita memiliki lembaga ITPC yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan promosi perdagangan luar negeri. Upaya seperti ini perlu diperjuangkan agar Indonesia tidak hanya terkenal dengan ekspor bahan baku batu bara. Namun, terdapat pula berbagai produk hilirisasi batubara yang memberikan banyak potensi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, batubara yang berasal dari Indonesia harus dioptimalkan terlebih dahulu untuk penggunaan dalam negeri. Selama ini kebijakan pembatasan harga batubara domestic market obligation (DMO) sebesar US$70 per tahun metrik ton hanya untuk sektor kelistrikan umum, atau hanya untuk PLN. Akibatnya, ketika harga batu bara dunia melonjak seperti saat ini, banyak industri dalam negeri yang selama ini menggunakan batu bara seperti industri semen, petrokimia, tekstil mengalami kesulitan. Pasalnya, harga batu bara DMO yang mereka beli dari penambang dalam negeri masih mengacu pada harga global.

Untuk itu, diperlukan skema khusus agar industri dalam negeri yang membutuhkan bahan baku batu bara tidak terus mengalami kesulitan. Misalnya, dengan memberikan harga DMO kepada industri non-listrik umum.

Pada akhirnya, dengan keberpihakan dan perlindungan tersebut, sumber daya batubara harus mampu menjadi penggerak perekonomian dan instrumen kesejahteraan. Bukan hanya berkah devisa. Namun, kehadirannya bisa sangat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Related Post