Resolusi Moderasi Agama

BERBAGAI peristiwa, dalam lanskap kehidupan beragama di tanah air sepanjang tahun 2021, menunjukkan dinamika yang patut dicermati, sebagai bahan refleksi dan evaluasi di tahun 2022. Dari evaluasi dan refleksi ini, kita dapat melihat potret utuh kehidupan beragama kita sebagai landasan. untuk merumuskan langkah-langkah dan kebijakan strategis, untuk melakukan perbaikan dan penataan kehidupan beragama kita di tahun depan. Evaluasi semacam ini penting dilakukan, agar berbagai anomali dan paradoks kehidupan beragama, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diantisipasi dan dimitigasi dengan baik.

Salah satu fenomena menarik dalam lanskap kehidupan beragama kita sepanjang tahun 2021 adalah penangkapan 370 teroris oleh Densus 88. Jumlah ini naik dari 228 teroris yang ditangkap pada tahun sebelumnya (2020). Sebuah angka yang tidak sedikit dalam konteks terorisme. Dari penangkapan tersebut, yang paling kontroversial adalah penangkapan salah satu terduga teroris yang merupakan pengurus MUI pusat. Sebuah kenyataan yang harus direfleksikan agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Paradoks agama

Berkaca pada penangkapan tersangka terorisme pada tahun 2021, ternyata terdapat paradoks yang cukup mengkhawatirkan antara struktur permukaan (struktur permukaan) dan struktur terdalam (struktur yang lebih dalam), dalam aspek menganut paham keagamaan di kalangan masyarakat. Paradoks yang dimaksud di sini adalah fenomena moderasi beragama belum ‘selesai’ di kalangan Muslim moderat. Ternyata afiliasi seseorang dengan ormas moderat sama sekali tidak menjamin keselarasan penganut moderasi keagamaan yang bersangkutan.

Artinya, ada gejala kepercayaan ganda atau ‘dua kaki’. Satu kaki bertumpu pada ideologi moderat, dan kaki lainnya berpijak pada ideologi radikal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam tradisi pemikiran Islam, fenomena semacam ini disebut sebagai strategi penyamaran.takiyah), yang disebabkan oleh terbelahnya realitas kesadaran terdalam seseorang. Selain itu, ia juga bisa terpenjara oleh proses pencarian identitas agama yang belum ‘selesai’. Akibatnya, ia menderita semacam disonansi kognitif, atas kebenaran ganda yang tidak dapat didamaikan dengan benar.

Idealnya, pencarian kebenaran bagi seorang muslim moderat menjadi sesuatu yang ‘selesai’. Profil Muslim moderat setidaknya menggambarkan ciri-ciri keagamaan berikut. Pertama, non-kekerasan dalam menjalankan misi dakwahnya. Kedua, prinsip toleransi dalam menyikapi perbedaan. Ketiga, memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Keempat, akomodatif terhadap tradisi lokal (Kemenag RI, 2019). Dengan demikian, religiusitas moderat tidak boleh meninggalkan ruang untuk pergulatan pemikiran yang membuat seseorang berada di persimpangan jalan.

Namun, apa yang bisa saya katakan, kenyataan di lapangan menunjukkan fenomena sebaliknya: tidak sedikit orang yang berada di persimpangan jalan agama. Dari empat ciri agama moderat sebagaimana diuraikan di atas, mungkin hanya sebagian saja atau tidak lengkap. Masih ada satu atau dua ciri yang mungkin tersisa karena masih terjadi proses negosiasi internal di dalam dirinya. Akibatnya, misalnya, masih ada masyarakat yang menganut corak keagamaan moderat, namun masih kurang dalam aspek kebangsaan, karena menganut paham transnasionalisme (khilafah).

Ke depan, perlu dirumuskan standar minimal ‘kelengkapan’ pemahaman agama, sebelum seseorang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi keagamaan, khususnya organisasi keagamaan moderat. Selain itu, proses monitoring dan pendampingan tetap harus dilakukan kepada seluruh anggota ormas, melalui mekanisme pengawasan akuntabel secara publik. Hal ini perlu dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus dirindukan seperti yang terjadi pada tahun 2021. Organisasi keagamaan moderat harus berada di garda terdepan mengawal moderasi keagamaan yang diisi oleh tokoh-tokoh moderat keunggulan.

Peta jalan

Belajar dari fenomena keagamaan pada tahun 2021, diperlukan kelompok strategi yang terstruktur dan berjenjang untuk mewujudkan program moderasi beragama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kelompok strategis ini menjadi semacam roadmap moderasi beragama dalam jangka pendek, menengah dan panjang, yang harus diorganisir oleh aktor negara dan non-negara, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, kelompok sasaran moderasi beragama perlu dikelompokan sesuai dengan karakteristik dan stratifikasi sosial yang melingkupinya. Tidak ada strategi tunggal yang satu ukuran cocok untuk semua; satu strategi berlaku untuk semua jenis individu, atau kelompok sasaran. Terhadap kelompok agama yang dianggap memiliki canggih meskipun, tidak ada jaminan, bahwa pemahaman agama mereka harus moderat. Oleh karena itu, kampanye moderasi keagamaan harus mengadopsi metode dan materi yang berbeda, antara kelompok sasaran yang sama dengan kelompok sasaran lainnya.

Pada tahap selanjutnya, roadmap moderasi beragama perlu dijabarkan berdasarkan prinsip prioritas atau kebutuhan. Dengan demikian, ada program yang bersifat berkesinambungan atau berkesinambungan, dan ada pula yang bersifat insidental, temporer, dan terputus-putus. Jika yang pertama mencakup program literasi agama tentang profil moderasi beragama, al-salaf al-salih, seperti yang tercatat dalam tradisi agama kita. Jadi, yang kedua lebih tentang memperkaya analisis kontemporer terhadap fenomena tertentu kehidupan sosial-politik.

Program moderasi keagamaan yang dijalankan di lingkungan Kementerian Agama, bisa menjadi semacam salinan yang bisa direplikasi di semua kementerian yang ada. Hingga saat ini, seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama—mulai pejabat eselon dan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan (PTKN)—telah mengikuti program tersebut. pelatihan master moderasi keagamaan di Jakarta selama satu minggu. Begitu pentingnya bagi peningkatan kualitas agama di tanah air, maka program moderasi beragama harus menjadi kewajiban bagi seluruh lembaga negara, karena keberadaannya sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024.

oleh isi, Tentu ada perbedaan mendasar antara materi program moderasi keagamaan dengan materi program deradikalisasi. Jika materi moderasi beragama lebih dirancang untuk memperkuat pemahaman agama di kalangan moderat, maka program deradikalisasi ditujukan bagi mereka yang selama ini terpapar paham radikalisme dan terorisme.

Tentu saja, kedua jenis materi ini ditujukan untuk dua kelompok sasaran yang berbeda. Sejumlah pekerjaan rumah, terkait program moderasi beragama yang masih menyisakan persoalan di tahun 2021, dan perlu disempurnakan, harus diidentifikasi sebagai resolusi program moderasi beragama di tahun 2022.

Related Post