Ruslan Buton Dipecat karena Tolak TKA, Mafindo: Salah

Ruslan Buton Dipecat karena Tolak TKA, Mafindo: Salah

UNGGAHAN terkait pemecatan mantan anggota TNI Ruslan Buton di akun Instagram @keripikpedas. id, beberapa masa lalu, dilaporkan sebagai informasi lupa.

Akun tersebut unggahan Ruslan Buton yang disebut sudah dipecat karena menolak tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok dengan datang ke Maluku.

Baca juga: WN Australia Jadi Direksi RS BUMN Pertamedika? Ini Faktanya

Unggahan tersebut menampilkan tulisan Ruslan Buton dan KH Hafidz Abdurrahman yang dilengkapi narasi “BEGINILAH SEBENARNYA WAJAH DEMOKRASI” dan “Kuasa Hukum: Pemecatan Ruslan Buton dari TNI karena Dia Tolak TKA China Masuk ke Maluku”.

Tangkapan layar pemecatan Ruslan Buton. (Instagram @keripikpedas. id)

Selain narasi pada gambar, di kolom informasi gambar disertai narasi dan tagar:

“Apakah semboyan Dari rakyat, oleh rakyat & untuk rakyat hanya pepesan sunyi semata?????
#demokrasi #ruslanbuton #hafidzabdurrahman

Unggahan itu disebarkan pada 1 Juni 2020. Hingga Jumat (26/6), unggahan tersebut telah disukai sebanyak 3. 384 kali.

Instagram membuktikan konten yang diunggah tersebut sebagai informasi salah berdasarkan reviu oleh fact-checkers independen, Mafindo.

Tangkapan layar pernyataan Mafindo. (Instagram @keripikpedas. id)

“SALAH: BUKAN karena menolak TKA China, berdasarkan hasil vonis sidang hingga tingkat kasasi: sebab tindak pidana pembunuhan. ”

Baca juga: Anies Baswedan Fitting untuk Madame Tussauds? Ini Faktanya

Berdasarkan penelusuran, Ruslan Buton merupakan mantan perwira menengah dalam Yonif RK 732/Banau dengan status terakhirnya kapten infanteri.

Pengadilan Militer Ambon memutuskan balasan satu tahun 10 bulan kurungan. Ruslan pada tanggal 6 Juni 2018 dipecat sebagai anggota TNI AD. Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI dibanding tiga matra: darat, laut, & udara yang disebut Serdadu Eks Trimatra Nusantara. Ruslan mengaku sebagai Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara.

Baca serupa: Pengunggah The Lippo Way Gugat Pasal Pemidanaan Pemberi tahu Hoaks

Saat ini, Ruslan Buton terlibat dalam pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas dugaan tindak kejahatan menyebarkan informasi yang menimbulkan menikmati kebencian, menghina penguasa, atau menyerakkan berita bohong yang menimbulkan keonaran.

Tim BareskrimPolri berhubungan Polda Sultra dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton pada Kamis (28/5) di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Soal Anies Perpanjang PSBB pada DKI Hingga 18 Juni: Hoaks

Ruslan ditangkap sesudah membuat pernyataan terbuka kepada Pemimpin Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020, kemudian rekaman suara itu menjadi viral di media sosial.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Jalan Indonesia membuat konten berjudul Penghina Presiden Terancam Pasal Berlapis. Beserta isi beritanya.

KEPALA Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan simpulan Ruslan atau Ruslan Buton gawat pasal berlapis jika terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian.

“Tersangka RB dapat dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/ atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tarikh 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE) dengan intimidasi pidana 6 tahun dan/atau Urusan 207 KUHP dapat dipidana secara ancaman penjara 2 tahun, ” kata Ramadhan.

Simpulan Ruslan Buton dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum sebab kasusnya ditangani oleh Bareskrim Polri. “Pendalaman tentang peran RB bakal dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri setelah RB tiba di Jakarta. ”

Sebelumnya, awak Bareskrim Polri bersama Polda Sultra dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton di Bulevar Poros, Pasar Wajo Wasuba, Desa Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (28/5).

Informasi penangkapan mantan anggota TNI-AD itu juga dibenarkan Kepala Penerangan Instruksi Resimen (Kapenrem) 143/Kendari, Mayor Sumarsono. Dia emoh bicara banyak terkait penangkapan itu.

“Ya, (Ruslan Buton ditangkap) yang menangkap dari Puspom dan Mabes Polri, ” ucap Sumarsono.

Ruslan ditangkap setelah membuat pemberitahuan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada 18 Mei 2020, kemudian rekaman suara itu menjadi viral pada media sosial.

Pada rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik buat menyelamatkan bangsa Indonesia bila Jokowi rela mundur dari jabatannya jadi presiden. “Namun, bila tidak tertinggal, bukan menjadi sebuah keniscayaan mau terjadinya gelombang gerakan revolusi kaum dari seluruh elemen masyarakat, ” tutur Ruslan dalam rekaman suaranya.

Dari hasil pemeriksaan awal, Ruslan mengaku rekaman perkataan yang meminta Presiden Jokowi tertinggal itu ialah suaranya sendiri. Seusai merekam suara, pelaku kemudian menyebarkannya ke grup Whatsapp (WA) Serdadu Eks Trimatra hingga akhirnya viral di media sosial.

Dalam kasus ini, barang data yang disita polisi berupa mulia ponsel dan sebuah KTP hak Ruslan. Ruslan Buton merupakan bekas perwira menengah di Yonif RK 732/ Banau dengan pangkat terakhirnya kapten infanteri.

Ketika menjabat sebagai komandan kompi cum (juga) Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau, Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan La Gode pada tanggal 27 Oktober 2017. Pengadilan Militer Ambon menetapkan hukuman 1 tahun 10 kamar penjara. Ruslan pada 6 Juni 2018 dipecat sebagai anggota TNI-AD.

Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara yang dikenal Serdadu Eks Trimatra Nusantara. Ruslan mengaku sebagai panglima serdadu Eks Trimatra Nusantara.

Sehingga, unggahan mengenai Ruslan Buton diberhentikan dari TNI karena menumpukan tenaga kerja asing (TKA) dibanding Tiongkok yang datang ke Maluku adalah salah. (Ant/X-15)

Related Post