RUU Sistem Pendidikan Nasional dan Nurani

PERUBAHAN dalam masyarakat yang dinamis, dari pola hubungan konvensional dengan perjumpaan fisik yang mengiringi makna dan produktivitas hingga semua hibrid, digital, dan selulerdan tidak selalu membutuhkan pertemuan fisik, tetapi masih memiliki keluaran produktif, kemudian dipercepat secara radikal oleh pandemi covid-19, membuat dunia pendidikan kita gagap mengikuti perubahan yang disruptif ini.

Seperti yang dikatakan Charles Darwin: “Bukan spesies yang paling intelektual yang bertahan; bukan yang terkuat yang bertahan; tetapi spesies yang bertahan adalah spesies yang paling mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah di mana ia berada.” Kita memang perlu beradaptasi dan bergerak cepat dalam menanggapi perubahan, tetapi ini tidak mudah untuk diterapkan di dunia pemerintahan yang penuh dengan jaringan regulasi dan jebakan akuntabilitas.

Bukan berarti dunia birokrasi anti inovasi dan perubahan. Namun, ada logika yang perlu diikuti agar perubahan yang diharapkan dapat dilaksanakan dan benar-benar membawa kebaikan bersama untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, dalam dunia pemerintahan khususnya di bidang pendidikan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, keterlibatan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan merupakan hal mutlak yang tidak boleh dilewatkan.

Peta jalan

Saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) sedang menggelar pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun sayang, pembahasan roadmap pendidikan sebelumnya terhenti dan melompat ke pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Padahal, road map sangat penting untuk menjadi kompas bersama kemana arah pendidikan kita. Bagaimana mungkin RUU Sistem Pendidikan Nasional yang akan menjadi acuan hukum dirumuskan tanpa peta jalan yang menunjukkan kemana pendidikan kita akan dibawa?

Dalam dunia kebijakan pendidikan, ada prinsip ireversibel, yang begitu suatu kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, akan sangat sulit untuk membalikkannya. Bisa dibayangkan, ketika suatu kebijakan dirumuskan secara terburu-buru dan implementasinya ternyata berdampak luas yang tidak diharapkan, maka akan sulit untuk memperbaikinya.

Pembahasan review publik RUU Sisdiknas juga sangat singkat, terkesan terburu-buru dan belum sepenuhnya terbuka untuk masyarakat luas. Tidak semua orang yang diundang memiliki akses penuh terhadap dokumen yang akan dibahas. Pemangku kepentingan tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajarinya secara mendalam terlebih dahulu dan kemudian mempresentasikannya dalam sesi yang terlalu singkat. Bahkan, banyak draf artikel yang bermasalah.

Kita juga bisa menjajaki beberapa jalan pintas kebijakan yang berpotensi bermasalah secara hukum. Salah satunya, Kemendikbud-Ristek menggulirkan kebijakan pemberian tiga pilihan penggunaan kurikulum. Opsi pertama, Kurikulum 2013 lengkap. Pilihan kedua, kurikulum darurat, adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan. Opsi ketiga, Kurikulum Mandiri. Namun, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud-Ristek No 7/2022 yang menyebutkan Permendikbud sebelumnya telah dicabut, sehingga penggunaan Kurikulum 2013 tidak memiliki dasar hukum. Jadi, sebenarnya ada paksaan untuk menggunakan Kurikulum Mandiri. Sementara itu, tidak semua sekolah siap menggunakannya, hanya sedikit yang mengikuti Program Sekolah Motivasi.

Perbedaan

Disparitas mutu pendidikan di Indonesia masih sangat nyata. Lalu, bagaimana sekolah di daerah terpencil memilih dan mengimplementasikan pilihan kurikulumnya? Mereka tentu tidak akan bisa memilih yang terbaik, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Bahkan, seorang fisikawan Amerika Bill Frist berkata, “Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan yang berkualitas“Semangat luhur dan luhur itu tentunya sama untuk kita semua. Oleh karena itu, dalam situasi darurat pandemi saat ini, tentu lebih bijak menerapkan kebijakan tunggal Kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan protokol kesehatan, yang tetap akan mempengaruhi proses. dan proses. keluaran pedagogi yang sedang berlangsung.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengembalikan independensi badan standar nasional pendidikan. Namun Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbud-Ristek No 4/2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Permendikbud-Ristek No 7/2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Seharusnya, badan standar nasional pendidikan yang mandiri dibentuk terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Seperti yang telah kita lihat di negara maju, badan standardisasi harus independen. Misalnya, pada halaman itu menyatakan bahwa ‘Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) adalah organisasi internasional non-pemerintah yang independen dengan keanggotaan 167 badan standar nasional‘.

Di Amerika, terdapat United States Board of Education Standardization (USBES) yang mengakreditasi lembaga pendidikan, profesional, dan individu dengan tujuan memberikan kualitas asuransi. Perumusan standar secara sepihak oleh kementerian, bukan oleh lembaga independen, apalagi dalam waktu singkat tanpa proses review yang komprehensif dan keterlibatan publik yang memadai, tentu berpotensi berdampak pada kualitas pendidikan kita.

Dalam situasi pandemi yang belum selesai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek perlu memiliki kesadaran untuk menghentikan sementara pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai kebijakan pintasnya. Reformasi UU Sisdiknas memang diperlukan, kurikulum juga perlu terus dikembangkan, namun tidak untuk situasi darurat saat ini. Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah upaya pendampingan bagi guru dan siswa dalam upaya pemulihan kehilangan belajar di masa pandemi yang dampaknya sangat berat bagi dunia pendidikan kita, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

Related Post