Satu Tanah Air dalam IKN Baru

Belum lama ini, penulis dan rombongan dari Kantor Staf Kepresidenan berkesempatan melihat langsung titik nol Ibu Kota Negara (IKN) baru Republik Indonesia yang akan segera dibangun di Kalimantan Timur. Optimisme menggelora dalam kesadaran Indonesia untuk maju ke depan.

Kita masih ingat, prosesi kendi nusantara berupa penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di titik nol IKN baru oleh Presiden Republik Indonesia sebagai lambang persatuan Indonesia (14/3) . Setelah itu, Presiden semalam berkemah di lokasi baru IKN untuk menandai dimulainya pembangunan ibu kota. Tanah adalah tempat bumi diinjak dan kehidupan berkembang. Air adalah sumber daya alam yang menopang bumi dan manusia. Secara simbolis, penyatuan tanah dan air mengandung makna penyatuan badan-syari’ah dan ruh-hakikat eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Membangun IKN dimaksudkan untuk membangun peradaban. Gubernur (atau wakil gubernur) yang membawa tanah dan air dari provinsi masing-masing mewujudkan kebersamaan dan kekompakan para pemimpin dari seluruh tanah air dalam menyambut IKN. Targetnya, pada 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi akan memimpin upacara HUT RI ke-79 di sana.

Sebelumnya, kesepakatan politik pemerintah dengan DPR dicapai melalui pengesahan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (15/2). Undang-undang ini meniup peluit yang menandakan dimulainya perpindahan IKN RI dari Kota Jakarta ke Kota Nusantara di wilayah Kalimantan Timur. Undang-undang ini menyatakan tujuan untuk mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan tangguh serta menjadi acuan pembangunan dan penataan wilayah lainnya.

Masalah tanah

Presiden resmi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Ketua dan Deputi Kewenangan IKN (10/3). Profesionalisme dan rekam jejak yang baik dalam pembangunan kota dan daerah menjadi pertimbangan utama pengangkatan mereka. Salah satu tahapan penting dalam pengembangan IKN adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk zona inti dan zona pengembangan menjadi perhatian khusus Presiden saat memimpin rapat terbatas (10/3). Presiden meminta Kementerian ATR/BPN segera mengidentifikasi seluruh penguasaan dan kepemilikan lahan yang akan terkena dampak pembangunan IKN.

Presiden menyampaikan transfer IKN merupakan salah satu cara untuk menyamakan PDB ekonomi, saat ini 58% PDB ekonomi ada di Jawa, ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, dan padatnya penduduk di Jawa yaitu 56% penduduk Indonesia ada di Jawa. . IKN baru diarahkan untuk menghilangkan ketimpangan ini. Pasal 6 UU 3/2022 menyebutkan, IKN meliputi wilayah daratan seluas 256.142 hektare (ha), dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Dari total luasan tersebut, IKN seluas 56.180 ha, dan luas pengembangannya 199.962 ha. Zona inti seluas 6.671 ha.

Status dan fungsi tanah yang ada untuk IKN adalah tanah negara di luar kawasan hutan, dan tanah di dalam kawasan hutan. Beberapa merupakan areal penggunaan selain hutan, tanah negara yang dikuasai oleh badan usaha, dan klaim historis penduduk. Lahan yang berstatus kawasan hutan dapat dikonversi oleh Kementerian LHK untuk Kewenangan IKN menjadi lahan IKN. Sedangkan yang berada di luar kawasan hutan, seperti HGU perkebunan, dapat dialihkan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Otoritas IKN. Pengaturan lebih lanjut untuk pengadaan dan pengelolaan tanah IKN akan diatur dalam Peraturan Presiden khusus berdasarkan UU 3/2022.

Pemerintah segera mengidentifikasi dan memverifikasi lahan-lahan di lokasi IKN yang dikuasai berbagai pihak. Pemerintah terbuka untuk menerima pengakuan/klaim penguasaan dan kepemilikan tanah di sekitar IKN. Otoritas IKN bersama Kanwil BPN dan Gubernur Kaltim menerima gugatan tersebut dan menyelesaikannya secara adil dan transparan.

Dialog inklusif

Menurut UU 3/2022, keadilan dan pemerataan merupakan arah dan prinsip pembangunan dan pengembangan IKN. Keadilan dan kesetaraan harus bersifat inklusif yang membutuhkan proses partisipatif dan demokratis dalam persiapan dan pelaksanaannya. Inklusivisme dalam pengembangan IKN dilakukan terutama dengan masyarakat adat dan lokal di sekitarnya.

Presiden membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat adat dan lokal saat berkemah di lokasi IKN. Selanjutnya, Otoritas IKN dan kementerian/lembaga yang menyusun dan melaksanakan pengembangan IKN harus melanjutkan dialog. Melalui dialog, aspirasi masyarakat didengar.

Bagaimanapun, penduduk adalah pihak yang pertama kali ada, tinggal dan memiliki tanah/wilayah sebelum menjadi IKN. Melalui dialog, pemerintah dapat menjelaskan maksud dan tujuan pengembangan IKN. Solusi dapat ditawarkan dan dinegosiasikan untuk perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Perspektif yang dikembangkan adalah menempatkan keberadaan masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya sebagai tuan rumah yang dihargai dan diposisikan secara terhormat dalam IKN. Keberadaan masyarakat hukum adat adalah pemilik wilayah adat yang diakui oleh UUD 1945 (Pasal 18b). Kesediaan masyarakat hukum adat untuk ‘melepaskan’ sebagian wilayah adatnya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional yang lebih luas merupakan target yang menjadi harapan bersama. Namun, tidak boleh ada paksaan dan penggusuran.

Masyarakat adat yang wilayahnya terkena dampak pembangunan IKN diminta dengan hormat untuk menjadikan wilayah adatnya sebagai bagian dari wilayah IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang. Ke depan, masyarakat adat akan menjadi pahlawan bangsa dan negara. Masyarakat jangan jadi penonton apalagi korban IKN. Warga harus terlibat aktif sebagai penerima manfaat dari hadirnya IKN. IKN harus bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pendekatan persuasif dan dialogis merupakan pendekatan pembangunan yang paling manusiawi. Pendekatan seperti ini penting dilakukan oleh Otoritas IKN dan kementerian/lembaga lainnya. Jangan bosan berdialog. Jangan gengsi untuk persuasi. Dengarkan aspirasi rakyat. Negosiasikan kepentingan bersama. Kemudian putuskan kapan dan bagaimana pembangunan akan dilakukan. Inilah cara elegan yang dibayangkan terjadi dalam perkembangan IKN.

Tags: , , , , ,

Related Post

Bermain Slot OnlineBermain Slot Online

Slot online , yang dimaksud dengan berbeda, perabot virtual, mesin kentang, slot, pokers, ataupun mesin buah, ialah mesin judi elektronik yang menghasilkan produk keberuntungan bagi penggunanya. Itu tidak memiliki interaksi