Sentuh Penduduk Desa Wadas dengan Hati, bukan Ndas

Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, pembangunan besar-besaran dilakukan di semua lini. Tak terkecuali menjadikan waduk sebagai sarana untuk membantu para petani mengolah lahan pertaniannya.

Pembangunan, di mana pun, pasti tidak menyenangkan semua orang. Pasti ada yang merasa dirugikan dan ada yang diuntungkan. Dalam konteks ini, perlu lebih cerdas dalam mengatasi masalah, serta membuat masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah.

Begitu banyak peristiwa pembangunan yang harus diakui jujur ​​meninggalkan bekas luka bagi masyarakat yang terkena dampak. Terakhir, penolakan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak menggunakan arealnya sebagai tambang terbuka andesit untuk pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo.

Warga jelas punya alasan kuat menolak, karena sebelumnya kawasan Wadas bukan kawasan pertambangan mengingat juga menjadi penyangga kawasan menoreh. Mereka khawatir penambangan batu akan menimbulkan masalah serius seperti tanah longsor yang bisa merenggut nyawa mereka. Mereka bahkan menuding pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya dengan mengubah tata ruang.

Upaya hukum warga Wadas yang dilakukan sejak 2018 menemui jalan buntu karena Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan mereka. Maka, tidak berlebihan jika di benak warga Desa Wadas, pemerintah tidak melindungi warganya sendiri, bahkan menjadikan mereka korban pembangunan.

Di sisi lain, pemerintah juga punya alasan atas perkembangan ini. Dikutip dari Panitia Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, bendungan itu rencananya akan mengairi 15.069 hektare sawah. Bukan wilayah yang kecil mengingat negara ini juga membutuhkan ketahanan pangan.

Isu ini semakin memanas dengan puncaknya pada Selasa, 8 Februari 2022, saat terjadi ketegangan antara warga dengan petugas gabungan yang hendak melakukan pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener di desa tersebut. Ketegangan muncul karena ratusan personel gabungan dari kepolisian, Satpol PP, dan TNI yang mendampingi tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, melakukan survei lahan dan menghitung tanaman di areal yang telah disepakati. oleh sebagian warga untuk dijadikan lokasi penambangan batu. andesit. Luas wilayah yang diukur adalah sekitar 114 hektar.

Warga menolak rencana penambangan andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Bendungan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 590/41/2018, Desa Wadas merupakan lokasi yang akan dibebaskan tanahnya dan dijadikan lokasi pengambilan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

Penangkapan 66 warga yang dinilai menghambat aktivitas tersebut tak urung mengangkat isu liar, terutama di media sosial. Warga hanya tinggal satu hari di Polsek setempat, karena Rabu, 9 Februari 2022 mereka sudah dipulangkan ke rumah masing-masing.

Dalam setiap penyelesaian sengketa, terutama yang melibatkan negara di satu sisi, dan masyarakat di sisi lain, kekerasan tidak boleh menjadi pilihan. Jalan kekerasan tidak hanya akan membuat perselisihan berlarut-larut tanpa titik temu, tetapi juga sangat mungkin menjauhkan kita dari prinsip kemanusiaan.

Apa yang terjadi di Desa Wadas adalah contoh bagaimana represi tidak akan pernah efektif dalam menyelesaikan masalah. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah baru, konflik baru, ketidakadilan baru, dan kebisingan baru.

Penindasan polisi kemudian menjadi sorotan para politisi. Termasuk politisi yang termasuk dalam jajaran pendukung pemerintahan. Misalnya, politisi Partai NasDem Taufik Basari yang mengecam pengepungan dan penangkapan puluhan warga Desa Wadas. Menurutnya, tindakan polisi cenderung represif dan tidak sejalan dengan program Polri Precision.

Pasalnya, setiap upaya pemaksaan yang dilakukan polisi seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, juga mengecam aksi penyerangan yang dilakukan polisi bersenjata lengkap terhadap warga Desa Wadas. “Memprihatinkan dan harus ada solusi. Musyawarah,” kata Gus Muhaimin seperti dikutip dari akun Twitter resminya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menentang cara represif aparat terkait pembebasan lahan di kawasan Wadas.

Pernyataan yang lebih sadis dari Wakil Ketua DPR periode 2014-2019, Fahri Hamzah, mencuit kalimat yang tak terbaca. “Anggota DPR RI di dapil Wadas, ndas kalian mana?”

Ungkapan ndas dalam bahasa Indonesia adalah kepala. Namun dalam bahasa Jawa, itu adalah ungkapan yang kasar karena dibalut amarah. Akan berbeda maknanya jika Fahri mengucapkan ndasmu sambil tertawa, karena itu bercanda. Apakah Fahri salah? Tentu saja tidak, karena teriakannya juga bukan tanpa arti. Ini bisa jadi strategi Partai Gelora untuk mencari simpati publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta warga tidak terprovokasi dengan berbagai informasi terkait peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mahfud juga meminta warga mempercayakan penyelesaian kasus di Desa Wadas kepada pemerintah.

Jika ada konflik, siapa yang akan menang? Tidak ada. Negara akan menjadi tersangka pelaku kekerasan, dan warga akan menjadi korban. Pemenang dari konflik ini adalah para petualang, oleh karena itu perlu untuk menghindari penempatan polisi atau bahkan militer untuk mengawasi survei tanah. Saat ini, media sosial menjadi begitu kejam dalam menggoreng suatu isu. Sayangnya, pemerintah sepertinya malas untuk menepis hal ini.

Cara terbaik adalah dialog, dialog, dan dialog. Jika masyarakat tersentuh dan diyakinkan bahwa mereka tidak akan menjadi orang-orang yang tersisih, tentu mereka akan dengan sukarela membantu. Pemerintah tidak boleh terlalu arogan untuk menekan rakyat hanya karena ini adalah proyek prioritas nasional. Sikap persuasif diperlukan dalam hal ini. Sentuh mereka dengan hati bukan dengan belati.

Jangan sampai kasus Kedungombo 1985 terulang lagi. Waduk yang mulai terisi 14 Januari 1989 itu juga menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan, di Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Tidaklah pantas untuk mengangkat kembali peristiwa kelam ini ke permukaan, namun sebagai bagian dari sejarah, semua pihak harus menjadikan peristiwa menyedihkan ini sebagai acuan agar tidak terulang lagi hari ini. Ada banyak pelajaran dari Kedungombo.

Dialog yang didasari niat baik tentu saja disambut baik. Meyakinkan masyarakat bahwa proyek pemerintah ini untuk kepentingan masyarakat di masa depan. Kesejahteraan mereka dapat terwujud. Disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, semua pihak harus melihat dengan jelas dan tidak bias.

Tampaknya tidak mungkin sebuah proyek strategis hanya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Tanggung jawab itu sangat berat jika hanya untuk kepentingan segelintir pihak, apalagi untuk kepentingan tahun 2024. Mari sama-sama berdoa agar kuburan mereka sempit, hidup mereka tidak diberkati, dan hari tua mereka menderita penyakit serius.

Related Post