Tabrak Aturan PSBB di Solo 3 Kali, Tempat Usaha Tutup dua Bulan

Tabrak Aturan PSBB di Solo 3 Kali, Tempat Usaha Tutup dua Bulan

Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bakal menutup tempat usaha selama dua bulan jika menyalahi aturan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa-Bali selama besar pekan mulai Senin (11/1), dengan aplikasi pelaksanaan di Kota Solo dituangkan dalam SE Walikota Surakarta bernomor 067/036 tertanggal 8 Januari dan Perwali 39/2020 tentang penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19.

Sehari sebelumnya, Wali Kota FX Hadi Rudyatmo menegaskan mendukung kebijakan Pemerintah Induk yang akan menggelar PSBB Jawa-Bali pada 11-25 Januari. PSBB tersebut dikuatkan penetapan Gubernur Jateng buat sejumlah kota/kabupaten di Jateng sebab masuk zona merah covid. Kota Solo yang masuk dalam penetapan, melengkapi dengan SE Walikota serta Peraturan Walkkota (Perwali).

Karena itu, pada 8 Januari 2021, Wali Kota Surakarta mencetak surat edaran yang ditujukan kepada segenap warga, pelaku usaha, kepala OPD (organisasi perangkat daerah) dan instansi vertikal, BUMN maupun BUMD di Kota Solo. ”Sejumlah sistem baru dituangkan dalam surat informasi tersebut, ” ungkap Wali Tanah air Rudy.

Terutama tentang larangan dan pembatasan kegiatan klub, yang bisa menimbulkan kerumunan. Serupa pengaturan jam buka dan tanda tutup tempat-tempat keramaian, pasar tradisional, warung, resto, rumah makan, kantin, dan lainnya.

Cocok SE Walikota terbitan 8 Januari itu, maka Pasar tradisional lestari buka 100% hingga pukul 18. 00. Lalu tempat usaha, kaya mal, hiburan wisata dibatasi maka pukul 19. 00 dan harus sesuai prokes covid. Jika mencuaikan operasi cipta kondisi yang membabitkan TNI dan Polri, pelaku jalan melakukan pelanggaran hingga tiga kali, maka akan dilakukan penutupan dua bulan.

Ibu berisi, anak di bawah 15 tahun dan warga usia rentan pula dilarang masuk ke lokasi keramaian seperti pasar, mal, dan tempat wisata. Sanksi pelanggar, maka hendak dipulangkan.

Sementara itu untuk pelayanan publik, khususnya di lingkungan Pemkot Solo, hanya 25% ASN yang diperbolehkan masuk dewan. Sedangkan sisanya harus bekerja lantaran rumah atau work from home (WFH). Sementara untuk pelayanan biro kesehatan, akan dibuka secara utuh dan tidak ada WFH.

Bagi ASN yang WFH, tetap harus bekerja dari sendi dan siap setiap saat harus hadir jika dibutuhkan. Pemkot Surakarta tidak akan mentolerir ASN dengan keluyuran di luar rumah serta akan berlanjut dalam bentuk hukuman jika melanggar.

Pemangku kota menegaskan, jika dalam waktunya WFH ada yang keluyuran, jelas ada sanksi. “Karena WFH tersebut bukan liburan, tetapi bekerja di rumah. Seandainya setiap detik, pada setiap saat dibutuhkan oleh pimpinan dengan ada di Kota Surakarta, tak ada alasan baru ganti baju, ” tandas wali kota berkumis itu.

Yang terang, lanjut dia, Kota Solo sudah terbiasa dengan kondisi pembatasan sosial pada masa pandemi covid-19 tersebut. Karena itu ketika pemerintah induk akan menerapkan PSBB se-Jawa-Bali, Pemkot pun sangat siap dan mengangkat sepenuhnya.

Kendati hendak berdampak pada sektor ekonomi, Rudy menegaskan, memang tidak ada pilihan bahwa PSBB harus berjalan, menetapkan keselamatan warga. “Yang baku, masyarakat disiplin melaksanakan hidup sehat secara 3M. Itu yang menjadi pokok agar semua lancar dan lupa rantai penyebaran wabah bisa diputus semaksimal mungkin, ” tandas dia. (WJ/OL-10)

Related Post