Tahun Toleransi dan Warisan Trilogi Ukhuwah

Tanggal 10 Februari 2022 mungkin merupakan hari bersejarah dalam hidup sahabat sekaligus senior saya, Ahmad Zainul Hamdi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam orasi ilmiahnya, Mas Inung, sapaan akrabnya, memaparkan dengan baik fenomena keagamaan terkini di Indonesia. Aktivis jaringan Gusdurian yang juga aktif di ISNU Jawa Timur itu menulis orasinya yang berjudul Wafatnya Ulama di Tengah Kebangkitan Agama: Fenomena Agama di Era Pasca Kebenaran.

Tentu saja, kecemasan Mas Inung bermula dari fenomena pergeseran basis ulama, yang juga mengarah pada pergeseran otoritas keagamaan. Realitas ini tergambar dengan sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari, dimana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap suara dengan memanfaatkan dunia digital. Akibatnya, sulit membedakan antara ulama dan non-ulama. Tidak ada garis pemisah antara yang memiliki sanad ilmiah dan yang tidak. Yang jelas, suara keras mudah ditemukan karena kemudahan akses teknologi informasi.

Parahnya, kemudahan ini sebanding dengan penyebaran informasi yang cenderung bias, bahkan hoax, sarat ujaran kebencian dan provokasi. Realitas ini disebut oleh Steve Fuller dalam Post-Truth: Pengetahuan sebagai Permainan Kekuatan (2018) sebagai narasi ilmiah yang diombang-ambingkan atau disebarkan (pengetahuan sebagai permainan kekuatan). Sementara itu, Musahadi (2020) menyebutnya buffet fiqh di era disrupsi.

Wasatiah modal sosial Islam

Memang benar, dunia digital menyediakan prasmanan narasi keagamaan yang bebas akses dan sering digunakan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik, dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan memudarnya afiliasi institusi keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, dan penguatan individualisme.

Apa yang dikatakan Zainul Hamdi dalam orasi profesornya bertepatan dengan bacaan komprehensif Tom Nichols dalam bukunya, Kematian Keahlian (2017), diterbitkan oleh Oxford University Press. Pada titik inilah gaung untuk menyuarakan Islam Indonesia yang berbasis wasatiah Islam menjadi penting dan relevan. Dukungan terhadap Wasatiah Islam sebagaimana diungkapkan oleh Ronald A Lukens-Bull (2013) dilakukan oleh ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dalam fungsinya sebagai rukun Islam moderat, menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter, keterbukaan, dan penerimaan perbedaan. .

Dengan kata lain, toleransi merupakan modal sosial utama untuk membangun bangsa. Pembangunan kehidupan sosial membutuhkan toleransi sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan yang saling produktif di antara manusia. Dengan toleransi, kesadaran teologis yang menganggap kelompok lain sebagai musuh abadi perlahan-lahan akan berubah, bergeser untuk melihat mereka sebagai teman sejati.

Tahun Toleransi

Kementerian Agama mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Meski ada kelompok yang memahaminya sebagai langkah pragmatis politik, deklarasi ini menjadi penting dan relevan di saat erupsi intoleransi menjadi rimba sosial yang sangat buruk. Selain itu, pencanangan tahun toleransi menjadi alat yang ampuh dalam mendukung program moderasi beragama yang digaungkan dan dikuatkan selama ini.

Pertanyaan yang muncul, kenapa harus ada toleransi setahun? Bukankah setiap orang memiliki keyakinan dalam agamanya masing-masing, yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin menyajikan analisis Charles Kimball di Ketika Agama Menjadi Jahat (2002).

Kimball mengemukakan lima alasan yang dapat mengubah agama menjadi bencana, antara lain: klaim kebenaran mutlak (absolutisme klaim kebenaran), kepatuhan buta (penyerahan buta), menetapkan waktu yang ideal (keinginan untuk kembali ke zaman keemasan), tujuan menghalalkan segala cara (mengizinkan segala cara), dan mendeklarasikan perang suci (menyatakan perang suci). Dari analisis Kimball, para pemuka agama yang memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang ekstrim serta kaku dalam hitam putih berpotensi menjadi aktor aktif pembusukan dari dalam.

Menurut saya, setidaknya ada tiga argumen untuk menjelaskan urgensi pencanangan tahun toleransi. Pertama, bobot klaim kebenaran. Terbukanya kran demokrasi telah memberikan ruang yang cukup luas bagi lahirnya berbagai varian pemikiran Islam. Bandul Islam Indonesia bergeser ke arah eksklusivisme yang melanda seluruh lapisan masyarakat, dengan munculnya klaim-klaim kebenaran subjektif yang meninggalkan keraguan dan kebimbangan dalam hidup. Konflik dimulai dengan kebencian terhadap pihak lain (yang lain) dianggap memiliki pandangan yang berbeda.

Kedua, overdosis agama. Berkembangnya cara pandang dan praktik keagamaan yang berlebihan memunculkan gejala pelabelan, ketidakpercayaan, dan penyesatan. Perlahan-lahan menguat dan bermetamorfosis menjadi dogma-dogma lokal yang kuat dan mencekam. Realitas ini menjadi persoalan krusial dalam dinamika perkembangan pemikiran keagamaan di Republik ini, terutama penguatan pemikiran homogen dan sentralistik. Pada akhirnya, merobek dan mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bahkan menghancurkan peradaban (kebisingan peradaban).

Ketiga, perusakan eksistensial agama. Frase populer al-Islam mahjub bi al-muslimin, Islam ditutup oleh umatnya sendiri, peringatan untuk selalu waspada terhadap diri sendiri dalam beragama. Dalam banyak kasus, paham keagamaan yang sifatnya ekstrim lahir dan tampak mendistorsi substansi agama yang sebenarnya. Akibat praktik pengamalan agama dengan perspektif yang memadukan absolutisme, agama mengalami kehancuran eksistensial.al-din mahjub bi al-mudayyin).

Hal ini dapat ditemukan dalam pendekatan legal-formal tekstual-literal, yang pada akhirnya menghasilkan cara pandang keagamaan yang kaku, fanatik, dan bahkan diskriminatif. Realitas ini kemudian mengarah pada stagnasi pemikiran, yang pada titik tertentu kemudian mengarah pada krisis paradigmatik.

Dalam konteks itu, toleransi tahun ini perlu diwujudkan dalam upaya kolektif komponen anak bangsa. Tidak terbatas pada satu kementerian atau lembaga tertentu, tetapi menjadi nalar pada suatu waktu titik urgensi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Terpilihnya Gus Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU periode 2022-2027, melalui inisiasi kepedulian kemanusiaan dengan menghidupkan kembali warisan Gus Dur, menjadi titik awal bagi NU untuk menggemakan khitah wasatiah sebagai benteng mercusuar ke depan. dalam menjaga kebhinekaan dan keindonesiaan.

Dalam upaya peduli kemanusiaan, penting untuk memahami dawuh Gus Dur sebagai berikut, “Memuliakan manusia berarti memuliakan pencipta-Nya. Menghina dan menghina manusia berarti menghina dan menghina pencipta-Nya.” Ungkapan Sayyidina Ali juga penting untuk selalu disebutkan, “Mereka yang tidak seagama adalah saudara dalam kemanusiaan.”

Warisan trilogi ukhuwah

Bagi NU, tentu upaya menjaga persaudaraan bukanlah hal baru. Rais Am PBNU tahun 1984, KH Achmad Siddiq yang namanya saat ini digunakan sebagai nama kampus UIN Jember, telah meninggalkan sebuah ide cemerlang yaitu trilogi ukhuwah sebagai landasan penguatan harkat dan martabat manusia.

KH Achmad Siddiq telah mengajarkan pemikiran Kiai Haji Achmad Siddiq yang membumikan prinsip dan karakter wasatiah dalam tatanan kehidupan dan kehidupan sosial dengan prinsip dan nilai universalitas. Semua itu terwujud dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, baik dalam hal penguatan keimanan, syariah, tasawuf, kehidupan berbangsa, bernegara, maupun dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Trilogi ukhuwah antara lain pertama, ukhuwah islamiah, persaudaraan yang tumbuh dan lahir berdasarkan keyakinan atau agama. Seorang Muslim menganggap Muslim lain sebagai saudara tanpa memandang keturunan, kebangsaan, atau pertimbangan teknis lainnya. Secara lebih luas, dalam konsep negara-bangsa modern, tidak ada batasan untuk mewujudkan solidaritas, baik itu berbeda agama, berbeda ras, atau berbeda bangsa. Salah satu yang terpenting adalah mewujudkan kemaslahatan, yang berada di bawah payung kekuatan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.semoga sukses cum-sama).

Kedua, persaudaraan wathaniyah, ikatan persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar nasionalisme. Dalam konteks ini, nalar beragama perlu direkonstruksi agar tidak terjadi fanatisme berlebihan yang seringkali membentuk tembok besar untuk meniadakan kelompok atau pemeluk agama yang berbeda. Hubungan yang harus dibina harus disematkan pada balutan ukhuwah wathaniyah berdasarkan toleransi, kepatutan, dan persaudaraan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang agama, kepercayaan, dan latar belakang sosial lainnya.

Salah satu ciri negara pluralistik modern adalah pengakuan dan perlindungan seluruh warga negara yang dilakukan dalam kerangka kewarganegaraan multikultural. Harga diri manusia (Harga diri manusia) menjadi skema prioritas untuk menciptakan kehidupan yang damai, nyaman, dan tenteram.

Ketiga, persaudaraan basyariyah, ikatan persaudaraan yang tumbuh dan lahir atas dasar kemanusiaan. Nilai ukhuwah menjadi landasan utama dalam memperkuat interaksi sosial dalam kemajemukan untuk dapat mewujudkan kedamaian dan cinta kasih antar sesama ummat. Konsep ukhuwah kemudian berkembang, termasuk jaminan hak asasi manusia (HAM).

Konsep ini merupakan penyangga dari konsep moderasi beragama yang mendukung penguatan esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, mengelola keragaman tafsir agama dengan mencerdaskan kehidupan beragama, merawat keindonesiaan, dan menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen kepada negara. .

Konstruksi trilogi ukhuwah ini penting untuk diaktualisasikan dalam narasi keagamaan kontemporer saat ini. Setidaknya untuk menjawab keprihatinan membaca fenomena tersebut di atas, seperti yang diungkapkan Zainul Hamdi, Nichols, Musahadi, dan Kimball. Semoga.

Tiser:

Salah satu ciri negara pluralistik modern adalah pengakuan dan perlindungan seluruh warga negara yang dilakukan dalam kerangka kewarganegaraan multikultural. Harga diri manusia (Harga diri manusia) menjadi skema prioritas untuk menciptakan kehidupan yang damai, nyaman, dan tenteram.

Related Post