Tantangan Besar Badan Pangan Nasional

Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, mengamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional. Pemerintah baru merealisasikannya melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. menunda sekian lama (sekitar 9 tahun) menyebabkan Indonesia rugi besar peluang dalam mengelola pangan nasional.

Terjadinya impor beras yang melebihi kebutuhan, sehingga ratusan ribu ton beras di Bulog tidak layak konsumsi dan harga turun dan harus menderita kerugian. Beberapa kali peternak unggas baik petelur maupun broiler dan ruminansia tumbang dan tak berdaya menghadapi dilema melonjaknya harga pakan, namun harga jual ayam dan telur jatuh ke titik terendah.

Petani kecil mati dan tidak berdaya menghadapi harga bahan pakan impor yang mahal. Belum lagi tragedi minyak goreng yang menimbulkan polemik tak berujung di negara produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia itu.

Haruskah harga minyak sawit kita melambung melebihi negara-negara pengimpor minyak? Ataukah pemerintah akan memilih jalan yang tidak populer dengan mengimpor minyak goreng seperti saat kekurangan beras atau gula??? Ujian dan uji coba selanjutnya dari Badan Pangan Nasional adalah Ramadhan dan Idul Fitri 2022.
Uji keberanian Ramadhan dan Idul Fitri

Eksistensi dan peran Badan Pangan Nasional diuji langsung di lapangan saat masyarakat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Selain butuh nyali ekstra, Badan Pangan Nasional juga harus punya terobosan dalam memitigasi fluktuasi harga sembako yang dipastikan melonjak hingga Lebaran.

Padahal, pada awal Ramadan, 2 April 2022, harga komoditas pangan pokok beras, gula, jagung, minyak goreng, dan daging sapi berfluktuasi. Beras meningkat dibanding pekan lalu yang naik 0,03% menjadi Rp 11.790 per Kg. Gula pasir naik 0,82% menjadi Rp 15.141/kg. Jagung naik 5,69% menjadi Rp 8948/kg, minyak goreng naik 2,4% menjadi Rp 23.949/kg. Daging sapi naik 2,35% menjadi Rp 130.940/kg. ditandai dengan melonjaknya harga minyak untuk daging sapi.

Selain itu harga yang terus meningkat secara konsisten dan terus menerus, diperparah lagi dengan persediaan yang terbatas, bahkan beberapa tempat mengalami kelangkaan/langka. Kondisi ini memicu panic buying di masyarakat, sehingga melakukan pembelian secara berlebihan dan tentunya akan memicu pergerakan harga yang lebih brutal.

Diperparah dengan tindakan para mafia pangan yang tidak tersentuh hukum, terus menerus dan terus menimbun untuk kepentingannya sendiri, sesaat dan sesat demi keuntungan yang tidak terbatas. Gejolak harga pangan ini diprediksi tidak akan berakhir pada Idul Fitri, karena harga komoditas pangan, pakan, dan pangan dunia juga melonjak. Salah satu penyebabnya adalah investasi Rusia di Ukraina dan pandemi COVID-19 yang belum mewabah.

Invasi Rusia dan Pandemi Covid 19

Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil gandum nomor 3 (setelah China dan India) dan nomor 8 di dunia. Dipastikan China dan India lebih banyak memproduksi gandum untuk konsumsi dalam negeri, sehingga secara apriori Rusia merupakan pemilik gandum terbesar di dunia, karena siap diekspor. Begitu juga dengan Ukraina, surplusnya sangat besar, sehingga turbulensi pasokan gandum di Ukraina akan mendistorsi pasokan pangan dan pakan berbahan gandum di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Fluktuasi harga gandum dunia secara langsung akan menggoyahkan dua sendi bisnis, yakni pangan dan pakan. Pakan akan berdampak pada peningkatan biaya produksi pangan berbasis protein.

Secara bersamaan juga berdampak pada bangkrutnya usaha unggas (petelur dan broiler), ruminansia (besar dan kecil). Runtuhnya petani kecil, tingginya biaya produksi protein akan memperburuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Dalam jangka panjang akan menurunkan daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional.

Di sisi ekonomi, tingginya biaya produksi protein dan harga komoditas pangan yang tidak terkendali akan memicu inflasi yang tinggi, melemahnya daya beli masyarakat miskin, gizi buruk, penyakit dan penyakit yang mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.

Rusia juga merupakan pengekspor pupuk terbesar dunia, sehingga penghentian ekspor amonium nitrat dari Rusia tentu akan mendongkrak harga urea di pasar internasional. Belarusia yang juga merupakan produsen pupuk kalium (Potassium) terbesar dunia juga akan menaikkan harganya seiring dengan meluasnya invasi Rusia ke Ukraina.

Mahalnya pupuk dan terbatasnya pasokan akan mengurangi akses dan daya beli petani untuk berproduksi. Runtuhnya sektor pertanian tentu akan berimplikasi pada runtuhnya pemerintahan, karena rakyat akan bergejolak. Sejarah menunjukkan bahwa jatuhnya rezim pemerintahan di Indonesia berbarengan dengan tingginya harga pangan dan terbatasnya persediaan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Domestikasi pupuk, pakan dan produksi pangan

Pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar mulai dari produksi pupuk, pakan dan pangan berbasis produk dalam negeri. Selain menggerakkan perekonomian masyarakat, juga menekan pengeluaran devisa, sehingga kemandirian ekonomi seperti salah satu Nawacita Bung Karno untuk mandiri/berdaulat di Bidang Ekonomi.

Kelapa sawit dengan varian produk turunannya harus diberdayakan untuk produksi pupuk, pakan, dan pangan murah. Komoditas ini tidak tertandingi di dunia setidaknya sampai saat ini. Produksi pupuk dan pakan telah dibuktikan oleh anak bangsa bahwa dengan bungkil inti sawit (BIS), Indonesia mampu mandiri dalam produksi pupuk dan pangan.

Tugas pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pangan Nasional untuk mengendalikan ekspor BIS dan mendorong pengolahan BIS lebih lanjut menjadi produk pupuk dan pakan. Lompatan ini terbukti mampu membebaskan petani kecil dan besar di tanah air dari terjangan badai pakan mahal.

Jika pemerintah mengatur ketersediaan BIS melalui kewajiban pasar dalam negeri dan pajak ekspor, maka industri pupuk, pakan, dan pangan nasional akan berkembang pesat, bahkan mampu melawan dan menumpas konglomerasi multinasional yang bekerja dengan teknologi yang sudah berkembang. mengganggu yang terbuat dari bungkil kedelai, tepung tulang dan jagung. Saatnya masyarakat Indonesia menunggu kiprah dan kinerja Badan Pangan Nasional yang dikomandoi oleh Pak Arief Prasetyo Adi. Semoga Impian bangsa Indonesia yang berdaulat dan mandiri di bidang pangan menjadi kenyataan. (OL-09)

Related Post