Tantangan Praktisi Humas, Guyub Hadapi Fenomena VUCA

“Perubahan adalah norma, kecuali organisasi melihat tugasnya memimpin perubahan, organisasi itu tidak akan bertahan.” (Peter F. Drucker)

ULANG kali reputasi Polri ditantang. Belum lama ini sebuah video yang viral di media sosial (sosmed) memperlihatkan seorang petugas polisi lalu lintas menilang seorang pengendara sepeda motor karena mengawal ambulans. Video itu direkam – sepertinya – oleh rekannya sendiri (perekam video menunjukkan STNK dan SIM).

Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun tersebut Sennulvc dalam aplikasi TIK tok, telah dilihat oleh lebih dari 2 juta orang dan disukai oleh lebih dari 70 ribu akun. Lucunya, netizen +62 memenuhi kolom komentar dengan berbagai aksi. Tak terkecuali praktisi hukum juga berkomentar. Intinya kebanyakan dari mereka menyesali kejadian itu.

Kejadian ini menambah kebingungan citra polisi yang kemudian ‘dihantam’ oleh beberapa insiden viral lainnya. Jadi sudah waktunya untuk membuat #percumalaporpolisi dan #NoViralNoJustice Menjadi topik yang sedang tren. Tindakan merekam kejadian dengan smartphone kini sudah menjadi hal yang lumrah. Padahal, manusia itu seperti jurnalis. Mereka merekam dan membuangnya di media sosial. Kebiasaan yang justru mengkhawatirkan dalam hal komunikasi massa, karena tak jarang rekamannya tidak utuh sehingga bisa menimbulkan salah persepsi.

Ini (sebenarnya) menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua, terutama pihak terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), organisasi jurnalis, organisasi profesi humas/konsultan humas (hubungan Masyarakat).

VUCA

Dalam beberapa minggu terakhir, ada banyak momen berharga di antara komunitas profesional humas/konsultan PR di Indonesia. Terjadi pergantian kepemimpinan di Perhumas (Himpunan Humas) dan ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia), Konvensi Humas Nasional/KNH Perhumas dan Jambore/Jampiro (Majalah) Humas Indonesia. PR Indonesia). Satu lagi acara yang saat ini sedang berlangsung adalah penganugerahan kehumasan BUMN (BUMN Communications Sustainability/BCOMMS) yang finalnya akan berlangsung pada awal Februari 2022.

Kepemimpinan di Perhumas bergeser dari Agung Laksamana (Ketua selama dua periode) menjadi Boy Kelana (2021-2024) yang juga Head of Corporate Communications PT Astra International. Sementara di ISKI, kepemimpinan masih dipercayakan kepada Dadang Rahmat Hidayat- Dekan Fikom Unpad.

Pekerjaan anak laki-laki tidak mudah. Namun akan menjadi strategis jika bekerjasama dengan ISKI dari segi keilmuan. Mengapa? Hal ini sebenarnya berangkat dari narasi ‘Kerjasama Kuncinya, Kebersamaan Adalah Kekuatan’ yang diusung Boy dalam pemilihan Ketua Umum Perhumas. Kerjasama ini juga dapat dilakukan dengan organisasi lain seperti Iprahumas (Ikatan Pranata Humas), Perhumasri (Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia) bahkan dengan organisasi konsultan/lembaga hubungan masyarakat – APPRI (Asosiasi Perusahaan Humas Indonesia).

Kolaborasi antara organisasi praktisi humas, cendekiawan komunikasi dan konsultan PR dapat menjadi solusi utama di era yang saat ini sedang dilanda fenomena VUCA.volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas dan kemenduaan). Dengan kunci dan kekuatan tersebut tentunya akan bermanfaat bagi praktisi humas dalam menghadapi situasi yang terkadang sulit diprediksi, atau bisa tiba-tiba berubah, atau bisa menjadi stagnan, yang merupakan ciri dari fenomena VUCA. Tidak semua orang bisa dengan mudah mendeteksinya, apalagi menghadapinya. Tak terkecuali bagi praktisi humas atau konsultan PR itu sendiri, jika tidak jeli bisa terjebak arus fenomena yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan digital ini.

Tentu kita tidak ingin ada lagi insiden petugas polisi yang merekam video kejadian yang sebenarnya benar, tetapi justru menjadi bumerang bagi institusi kepolisian. Kejadian viral lainnya juga menimpa Kementerian Tenaga Kerja saat sebuah unggahan di media sosialnya terkesan merendahkan mahasiswa yang magang di kementerian tersebut. Postingannya sudahmenurunkan oleh admin untuk menghentikan komentar netizen.

Narasi utama

Dua kejadian ini merupakan bagian dari banyak kejadian viral, yang kemungkinan besar merusak citra instansi dan lembaga pemerintah/non pemerintah atau perusahaan swasta. Kejadian-kejadian tersebut sebenarnya bisa dihindari, setidaknya diminimalisir, jika pemahaman dan implementasi langkah-langkah komunikasi Humas efektif dan terukur.

Penentuan narasi atau pesan kunci besar (pesan kunci utama) sangat penting sehingga menjadi pedoman utama bagi para pelaku humas dan pegawai instansi terkait. Ini harus menjadi langkah awal di setiap awal tahun, sebagai resolusi bersama. Narasi dapat merupakan turunan dari visi dan misi suatu perusahaan/lembaga atau lembaga. Bisa juga dari nilai (nilai-nilai) perusahaan/instansi atau lembaga.

Narasi utama penting untuk dipublikasikan dan disosialisasikan secara internal. Tujuannya agar pegawai dan staf humas khususnya, dapat memahami dan dapat menjadi dasar dari tindakan sehari-hari di media sosial. Atau bahkan berhubungan dengan komunikasi publik.

Insiden viral di atas perlu diselidiki dan diselidiki. Apakah karena tidak ada narasi besar? Atau kalaupun ada narasi yang besar, namun tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga hanya menjadi jargon belaka yang menghiasi dinding kantor. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Peran dewan hubungan masyarakat

Pertanyaannya sekarang adalah apakah organisasi profesional humas/konsultan PR dapat berperan dalam meminimalisir kejadian ini terulang kembali. Padahal, banyak kejadian, sebenarnya di negara kita, menunjukkan melemahnya narasi sebuah bangsa yang bersatu, bersahabat dan arif.

Fenomena VUCA tidak bisa dianggap enteng. Jika dibiarkan, cepat atau lambat akan membuat komunikasi massa dan tatanan sosial semakin rumit. Peristiwa viral saat ini adalah hasil dari pengabaian kita terhadap fenomena VUCA.

Saatnya para praktisi Humas/Humas bergotong royong dan mencoba merumuskan narasi besar bangsa ini yang bisa menjadi pedoman bagi siapa saja. Ini bisa jadi peran praktisi humas di negeri ini agar insiden viral tidak terulang atau setidaknya bisa diminimalisir.

Persoalannya kemudian, praktisi humas tampaknya masih belum memiliki satu wadah yang merupakan gabungan dari seluruh perwakilan organisasi profesi humas/humas. Dirjen Informasi & Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong yang baru saja diangkat sebagai Bapak Humas Indonesia oleh Majalah PR Indonesia (pemimpin Asmono Wikan) dalam Jampiro ke-7 di Bali, dapat dijadikan momentum yang baik untuk membentuk forum pemersatu ini.

Kalau di industri pers ada Dewan Pers, kenapa di industri Humas tidak ada Dewan Humas atau apa. Usman yang sudah lama menjadi jurnalis (kemudian menjadi pemimpin senior di Media Group) tentu bisa memanfaatkan posisinya di pemerintahan saat ini untuk memprakarsai hal ini. Atau akan lebih baik lagi jika pembentukan forum ini dapat diprakarsai secara mandiri oleh praktisi humas/humas.

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal di dunia saat ini. Sudah saatnya organisasi profesi Humas/Humas melakukan terobosan perubahan untuk dapat berperan lebih aktif dalam komunikasi massa di tanah air. Kita perlu merenungkan kutipan dari Peter F Drucker di awal artikel ini, jika kita masih memiliki semangat untuk bertahan hidup (bertahan hidup), secara alami. Kalau tidak, entahlah, sulit atau agak menakutkan membayangkan kita masih nyaman dengan kondisi ini dan terus mengabaikan fenomena VUCA.

Related Post