Transformasi Pengadilan Khusus Pemilu

Badan peradilan khusus pemilu yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemilu diamanatkan untuk dibentuk sebelum pemilu serentak 2024. Hal ini tertuang dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang berbunyi bahwa badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan umum serentak nasional.

Namun, hingga saat ini, pengadilan khusus pemilu belum terbentuk. Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilu. Sementara itu, dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperintahkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu tanpa bermaksud membentuk badan peradilan khusus pemilu di luar Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan ini sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagaimana nasib rencana pembentukan pengadilan khusus pemilu, dan apakah masih relevan dengan kebutuhan penguatan sistem peradilan pemilu jelang pemilu serentak 2024 mendatang. Inilah yang akan dibahas dalam artikel ini.

Dalam setiap perayaan pemilihan umum, perselisihan sering muncul dan tidak dapat dihindari. Perselisihan yang dimaksud sangat mungkin terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu maupun perselisihan antar peserta pemilu. Sengketa pemilu seringkali muncul selain dari tahapan pencalonan, tetapi juga terjadi dalam konteks sengketa hasil pemilu. Oleh karena itu, perlu dibangun landasan konseptual atau teoritis terkait konsepsi sengketa proses pemilu, dan sengketa hasil pemilu serta lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut guna memperkuat konstruksi sistem peradilan pemilu.sistem peradilan pemilu).

Ketika suatu proses pemilihan umum berjalan dengan baik, maka keberadaan sistem keadilan pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat dalam pemilihan tetap terjaga dan memastikan tidak terjadi kesalahan. Di sisi lain, ketika terjadi kecurangan atau pelanggaran, sistem peradilan pemilu yang dibangun harus mampu menyelesaikan dan memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, dalam perspektif hak asasi manusia, keberadaan sistem peradilan pemilu tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga untuk melindungi hak politik dan hak pilih warga negara.

Dalam hal ini, sistem peradilan pemilu tidak hanya melindungi hak-hak politik dasar, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak untuk memilih, kesetaraan gender, kebebasan berserikat dan berafiliasi, hak atas keamanan, dan hak untuk menjadi terlibat dalam kegiatan publik. Tetapi juga hak-hak sipil yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, hak atas informasi, atau hak untuk mengadu.

Dalam berbagai literatur diketahui beberapa istilah yang dapat menjelaskan perlunya adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Dalam hal ini, IDEA Internasional memperkenalkan istilah sistem keadilan pemilu, yaitu suatu metode atau mekanisme yang disediakan oleh suatu negara untuk menjamin dan memastikan bahwa tindakan, tahapan dan keputusan sesuai dengan kerangka hukum yang ada dan bertujuan untuk melindungi dan memulihkan pelaksanaan hak untuk memilih.

Sistem peradilan pemilu merupakan instrumen kunci dari supremasi hukum dan jaminan utama pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi untuk menjaga kebebasan dan keadilan pemilu. Oleh karena itu, sistem peradilan pemilu harus dilembagakan dalam bentuk pengadilan khusus pemilu.

Lembaga khusus penyelesaian sengketa pemilu yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman adalah lembaga pengadilan khusus pemilu yang dibangun atas dasar pertimbangan proses hukum. Namun, lembaga ini dirancang untuk independen dari badan peradilan lainnya. Model penyelesaian sengketa ini berangkat dari pemikiran bahwa sengketa pemilu harus diselesaikan secara prosedural, sesuai dengan prinsip-prinsip mengikat yang universal dan mendasar.

Pengadilan khusus ini mempunyai tugas tetap, misalnya berupa pengadilan tingkat tertinggi setingkat Mahkamah Agung. Namun, ada juga pengadilan yang sifatnya sementara, atau dibentuk hanya untuk keperluan pemilu yang sedang berlangsung. Keberadaan lembaga tersebut dinilai mampu mendorong kinerja yang lebih profesional, namun membutuhkan biaya yang lebih besar.

Penyelesaian sengketa pemilu melalui yudikatif diadopsi dari model Inggris, yang memberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada hakim atau badan peradilan pada tingkat pertama dari cabang kekuasaan yudikatif untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Model ini berangkat dari pemikiran bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang mandiri.

Para ahli yang mendukung model ini mendasarkan argumentasinya bahwa tugas memberikan keputusan dan menjatuhkan sanksi kualifikasi dalam pemilu memiliki unsur yuridis di dalamnya. Sehingga penyelesaian sengketa pemilu harus dilakukan oleh lembaga peradilan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Konsepsi demokrasi konstitusional menjadi landasan utama pemikiran tentang adanya penyelesaian sengketa pemilu melalui pengadilan khusus pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam siklus atau tahapan penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pemilu. Dasar pemikiran tersebut kemudian dijabarkan pada berbagai konsep penegakan hukum pemilu dalam kerangka pemenuhan standar dan prinsip pemilu yang demokratis.

Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan mendukung pembentukan pengadilan khusus pemilu 2024. Ia yakin lembaga itu bisa memperbaiki tata kelola pemilu. Sangat penting bagi badan peradilan khusus pemilu segera dibentuk sesuai amanat UU No 10 Tahun 2016. Menurut Dimas, dengan segala keterbatasannya, kasus pemilu menumpuk di Bawaslu. Bahkan Bawaslu bertindak sebagai hakim dan jaksa sekaligus. Muara keputusan yang dikeluarkan Bawaslu terkait isu yang menjadi kasus seringkali terlambat dari hasil pemilu. Kalaupun keputusan yang diambil Bawaslu tepat waktu, terkadang prematur karena dibuat terburu-buru. Bahkan, beberapa keputusan masih bisa berubah jika pihak yang tidak puas pergi ke PTUN.

Oleh karena itu, menurut Dimas, ke depan sistem peradilan pemilu seharusnya hanya terdiri dari dua badan/lembaga. Pertama, Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu dan perkara pemilu lainnya ditangani oleh pengadilan khusus pemilu. Ia juga berharap pengadilan khusus pemilu dapat membantu menyelesaikan kasus pemilu yang melibatkan terlalu banyak lembaga hukum dan peradilan, apalagi jika ada proses banding di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan pengadilan khusus pemilu harus bersifat final dan mengikat, sehingga kepastian hukum akan terjamin.

Hal senada juga disampaikan Ketua Bawaslu RI Abhan saat peluncuran buku tersebut Studi Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2020 pada Kamis (26/8). Abhan mengatakan, pembentukan badan peradilan khusus pemilu merupakan pekerjaan rumah bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan pembentukannya harus selesai sebelum pemilu serentak 2024.

Pendapat berbeda disampaikan peneliti dari Inisiatif Konstitusi dan Demokrasi (KoDe), Violla Reininda. Ia mengatakan pembentukan pengadilan khusus pemilu sebagaimana tertuang dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sudah tidak relevan lagi. Karena dalam perkembangannya MK telah mengeluarkan putusan Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Serentak Pilkada dan Pilkada.

Menurut Violla, keberadaan pengadilan khusus pemilu akan membuat sistem penegakan hukum semakin tersebar. Hal ini menyebabkan terlalu banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan penegakan hukum pemilu bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan disparitas antar lembaga penegak hukum. Ia juga menilai, meski tujuannya membangun sistem yang kokoh, justru kita membangun dan membentuk lembaga peradilan yang tidak komprehensif dan belum optimal.

Daripada membentuk lembaga baru, Kode Inisiatif melihat lebih baik memperkuat lembaga yang sudah ada. Violla menilai MK tetap menjadi lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu dan Bawaslu menjadi support system penegakan hukum pemilu. Sehingga peradilan khusus dapat diinternalisasikan ke Bawaslu. Sesuai dengan amanat UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu bermetamorfosis menjadi lembaga kuasi-yudisial yang berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu dan sengketa penyelenggara pemilu.

Menurut saya, kehadiran pengadilan khusus pemilu dalam pemilu di Indonesia merupakan jawaban untuk mengurai semua permasalahan yang terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia. Apakah pengadilan khusus pemilu akan dibentuk secara terpisah atau diinternalisasikan ke dalam Bawaslu, dapat dipastikan keberadaan pengadilan khusus pemilu merupakan kebutuhan untuk memperkuat sistem peradilan pemilu.

Related Post