Wajah Gelap Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

SEBENARNYA sistem demokrasi adalah pilihan terbaik dari hampir banyak negara di dunia. Membaca tentang demokrasi tidak cukup dengan bagaimana mencapai kemakmuran yang dapat diukur melalui indikator-indikator ekonomi utama.

Membaca demokrasi di Indonesia saat ini, harus diakui masih terdapat kesenjangan yang besar antara rumusan program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Mengapa demikian? Karena demokrasi yang kita cita-citakan masih sebatas prosedural, belum menyentuh ranah substantif.

Sebenarnya, demokrasi harus berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kemakmuran. Jika demikian, maka demokrasi akan memiliki makna kemanusiaan (humanisme).

Namun, dalam menganalisis ukuran keberhasilan demokrasi dan kesejahteraan rakyat (Kesra), tidak hanya sejauh mana sebuah negara berkomitmen untuk menyelesaikan agenda kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di tengah masyarakat Indonesia.

Demokrasi dan kesejahteraan pada dasarnya seperti dua sisi mata uang yang saling terkait. Padahal, konsep demokrasi dan kesejahteraan merupakan jembatan emas dalam membawa masyarakat suatu negara menuju kemakmuran, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan.

Konsep umum dalam wacana demokrasi dan kesejahteraan menyatakan bahwa kedua hal tersebut dapat tercapai jika ada komitmen yang kuat dari negara untuk melakukan perbaikan terhadap tatanan kelembagaan yang dikelola. Kemudian, terciptanya perekonomian yang sejahtera bagi seluruh rakyat yang dilindungi oleh negara.

Demokrasi pada dasarnya membawa suatu negara untuk berpihak pada kepentingan orang banyak alias hajat hidup orang banyak, bukan orang sedikit (oligarki). Oleh karena itu, pekerjaan penting yang harus diprioritaskan oleh negara.

Di sisi lain, demokrasi tidak cukup dibatasi pada persamaan kesempatan (equal opportunity).kesempatan yang sama) bagi setiap warga negara dalam mengambil peran strategis, tetapi bagaimana proses alokasi nilai dalam bentuk sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil dan merata. Dengan demikian, negara lebih berkonsentrasi dalam mengatasi ketimpangan sosial seperti masalah klasik seputar agenda kemiskinan, ketimpangan, pemerataan, akses pendidikan, aspek kesehatan, ketersediaan bahan dasar, dan pemerataan pembangunan. Sebab, esensi dari ajaran demokrasi adalah menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan kesengsaraan rakyat. Begitulah wajah gelap demokrasi dan harmoni di negeri ini.

Reformasi dikhianati

Kurang lebih 23 tahun reformasi di negeri ini. Sayangnya, berbagai agenda reformasi belum terlaksana. Padahal, jika mengacu pada gagasan substantif reformasi 98, yakni ingin mewujudkan demokrasi, menghadirkan kesejahteraan, menegakkan hak asasi manusia (HAM), dan memberantas korupsi, rapor reformasi berwarna merah.

Laporan Sang Ekonom mengatakan indeks demokrasi dalam hal kebebasan sipil masih merah dengan skor 5,5. Kemudian pelanggaran HAM masih terjadi, kasus HAM lama tidak terselesaikan, bahkan lebih banyak kasus baru, seperti penembakan terhadap mahasiswa. Sementara itu, sektor ekonomi semakin terpuruk dengan laju pertumbuhan ekonomi 2021 hanya 3,6%. Tersumbatnya agenda ekonomi ini sebenarnya akibat kasus korupsi yang semakin parah, mulai dari korupsi miliaran hingga triliunan rupiah.

Menarik untuk dibahas sederet kepala daerah yang ditangkap KPK pada 2021. Sejumlah kasus korupsi termasuk Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur pada 21 September 2021. KPK menangkap Andi bersama Kepala Daerah Kolaka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Timur Anzarullah.

Penjelasan KPK, pada Maret hingga Agustus 2021 Andi dan Anzarullah menyiapkan proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai. Usulan tersebut kemudian diajukan ke BNPB Pusat dan Kolaka Timur mendapat hibah sebesar Rp. 26,9 miliar, sedangkan dana siap pakai sebesar Rp. 12,1 miliar.

Kemudian Bupati Banjarnegara. KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada 3 September 2021. KPK menetapkan Budhi dan Kedy Afandi (swasta) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara Pemerintah Kabupaten, Jawa Tengah 2017-2018. Bupati Banjarnegara diduga telah menerima biaya sebesar Rp2,1 miliar untuk berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Agustus 2021. Puput ditangkap bersama suaminya yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hasan Aminuddin. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terkena OTT KPK pada 10 Mei 2021. Ia diduga terlibat kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Februari 2021. Nurdin diduga terlibat kasus suap terkait pengadaan barang, jasa, dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Dia diduga menerima Rp2 miliar dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

OTT terbaru terhadap Bupati Bogor dkk saat KPK menggelar operasi penangkapan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, Selasa (27 April 2022). Masalah nasional yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana negara menyelesaikan kasus kemiskinan ekstrim.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,55 juta orang atau 10,19% pada September 2020. Sejak September 2019 hingga September 2020 persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%, naik 0,97% setara dengan 2,76 juta. rakyat.

Terkait kasus kemiskinan, pada Juni 2020 Bank Dunia membuat laporan dengan simulasi. Jika tidak ada bantuan sosial atau program perlindungan dari pemerintah, angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat dari 10,7% menjadi 11,6%.

Melihat jumlah data tersebut, tidak berlebihan jika publik menuding pemerintah dan DPR mengkhianati agenda reformasi. Pemerintah dan DPR belum berupaya menuntaskan agenda reformasi.

Sangat disayangkan belakangan ini pemerintah dan DPR disibukkan dengan agenda masing-masing. Sementara itu, agenda reformasi atau agenda besar bangsa tidak dijalankan secara serius. Sayangnya, para aktivis di parlemen dan di Istana terjebak dalam oligarki sehingga hilang nalar kritisnya.

Rekomendasi

Pertama, masyarakat harus melek politik. Dengan demikian, akan melahirkan masyarakat yang sadar politik. Karena sesungguhnya demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Kedua, parpol harus kembali pada khitah perjuangan. Sebab, partai politik merupakan jembatan emas sebagai harmonik dan penyeimbang demokrasi dalam konsep trias politica.

Ketiga, orientasi pembangunan nasional (developmentalism) harus menyentuh akar permasalahan di akar rumput. Demokrasi harus dimaknai tidak menjalankan hal-hal yang bersifat prosedural, tetapi harus menyisir persoalan-persoalan yang substansial.

Keempat, pesta demokrasi atau Pemilihan Umum 2024 harus dijadikan sebagai momentum sakral dalam menjaring pemimpin-pemimpin yang berintegritas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta memiliki gagasan dalam merancang politik kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Related Post